Infografis
Suara.com - Partai Demokrat mengaku merasa sedih mendengar pemerintah disebut lebih fokus untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketimbang mengurusi ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan usai Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya.
"Menyedihkan. Ini sebenarnya bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat, dengan kesulitan dan berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat saat ini," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Selasa (26/4/2022).
Menurutnya, kekinian masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apa lagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami.
Ia mengatakan, empat bulan rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat langka dan mahalnya sembako serta lonjakan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari.
"Sedangkan pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat," tuturnya.
Herzaky menilai beberapa waktu terakhir ruang publik hanya diisi oleh perbincangan soal IKN hingga wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Berupaya melanggengkan kekuasaan, tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh kekuasaan itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, memenuhi kebutuhan dasar rakyat merupakan tugas utama Pemerintah. Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat merupakan prioritas, apalagi pasca pandemi.
"Pemerintah seperti kehilangan arah dan abai terhadap kondisi masyarakat. Kehilangan sensitifitasnya. Tidak tahu mana yang seharusnya diprioritaskan. Pemerintah harus intropeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya."
Baca Juga: Respons Berdirinya PMI, BEM SI Tolak Keras Penggunaan Kata Mahasiswa Sebagai Nama Partai
Untuk diketahui, Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya terkait penangan masalah kebutuhan pokok pada bulan Ramadan. Hasilnya mayoritas responden setuju dengan pernyataaan Pemerintah lebih fokus bangun IKN ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.
Survei dilakukan dengan metode jajak pendapat pada periode 5 sampai 9 April 2022 dengan sambungan telepon. Responden survei ini yakni sebanyak 504 dengan usia minimal 17 tahun dari 34 Provinsi.
Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen. Sementara nirpencuplikan atau margin of error +- 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak.
