Suara.com - Berdirinya Partai Mahasiswa Indonesia yang tak terduga telah menggegerkan publik. Tak ada kabar, berita atau informasi, tiba-tiba muncul partai tersebut.
Kini Partai Mahasiswa Indonesia sudah berdiri dengan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Para pengurus dan anggota partai kalangan mahasiswa ini siap bertarung di Pemilihan Umum 2024 mendatang.
Lantas bagaimana bisa partai ini berdiri? Pertanyaan tersebut mungkin bercokol di benak sebagian orang. Kok bisa?
Nah, supaya tidak penasaran, kami akan ulas syarat dan cara mendirikan partai politik di Indonesia. Mungkin Anda berminat untuk mendirikan partai politik bersama teman atau kolega Anda.
Baca Juga: PPP Wanti-wanti Munculnya Partai Mahasiswa: Bisa Raih Simpati Masyarakat? Itu Ujian
1. Dasar hukum pendirian parpol
Jika menilik dasar hukumnya, prosedur pembuatan partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang ini disahkan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2011.
2. Syarat usia dan jumlah pendiri parpol
Tak sembarang orang bisa mendirikan partai politik di Indonesia. Menurut pasal 2 ayat 1 UU no. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa partai politik didirikan oleh minimal 30 orang warga negara Indonesia. Dalam 30 orang tersebut, harus diisi oleh perempuan sebanyak minimal 30 persen.
Selain itu juga ada syarat usia minimal. Menurut Undang-undang tersebut, syarat minimal usia pendiri partai politik adalah 21 tahun atau sudah menikah.
Baca Juga: Profil Ketum Partai Mahasiswa Indonesia Eko Pratama, Eks Wapres BEM Calon Dokter Hewan
3. Membuat akta notaris
Akta notaris dibutuhkan sebagai syarat mendaftarkan partai politik yang Anda dirikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Akta notaris tersebut juga berisikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik.
Tanpa akta notaris, partai politik yang Anda dirikan tersebut tidak akan bisa didaftarkan ke Kemenkumham.
4. Bentuk badan hukum partai politik
Jika memiliki akta notaris, maka Anda harus membuat parpol Anda berbadan hukum. Hal ini juga suda dilakukan oleh Partai Mahasiswa Indonesia.
Untuk menjadikan sebuah parpol berbadan hukum, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 UU Partai politik. Persyaratan tersebut adalah:
- Akta notaris pendirian parpol.
- Nama, lambang, atau tanda gambar harus tidak punya persamaan dengan parpol lain.
- Kepengurusan pada setiap provinsi, minimal 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu.
- Rekening atas nama parpol.
5. Mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM
Setelah memiliki akta notaris dan terkumpul 30 orang cukup umur untuk mendirikan partai politik, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan parpol yang Anda dirikan tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun pendaftaran tersebut baru bisa dilakukan oleh paling sedikit 50 orang pendiri.
Setelah pendaftaran dilakukan, Kemenkumham adakan memverifikasi semua kepengkapan persyaratan pendaftaran parpol yang diajukan. Verifikasi ini bisa memakan waktu hingga 45 hari, sejak dokumen persyaratan diserahkan.
Parpol akan dinyatakan sah jika telah menjadi badan hukum. Dan keputusan parpol menjadi badan hukum ditetapkan melalui Keputusan Menkumham, palinmg lama 15 hari sejak proses verifikasi berakhir. Dan pengesahan parpol akan diumumkan dalam berita negara.
Kontributor : Damayanti Kahyangan