Infografis
Suara.com - Junta militer Sudan membebaskan tokoh partai-partai Islam yang loyal kepada bekas diktator, Omar al-Bashir. Para jenderal dicurigai memadu "aliansi kotor” dengan elit lama Sudan untuk terus berkuasa lewat pemilu.
Sejak Jenderal Abdel Fattah al-Burhan merebut kekuasaan di Sudan melalui kudeta enam bulan lalu, pejabat-pejabat lama yang digulingkan bersama diktator Omar al-Bashir dan menghilang di balik terali penjara, satu per satu dibebaskan.
Rehabilitasi terhadap kader Partai Kongres Nasional (NCP) itu, berbarengan dengan upaya junta militer Sudan menyelenggarakan pemilu di tengah tekanan donor internasional dan aksi demonstrasi pro-demokrasi di jalan-jalan.
Kembalinya NCP yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin itu diresmikan Senin (18/4) lalu. Bersama sembilan partai Islam lain, NCP mengumumkan koalisi baru bernama "Arus Umum Islam” untuk menyongsong datangnya pemilu. Aliansi itu mencakup Partai Hukum dan Pembangunan pimpinan Mohammed Ali al-Jazouli, salah seorang simpatisan Islamic State, lapor harian Sudan Tribune.
Sejak beberapa bulan lalu, sebuah pengadilan khusus secara rutin memulihkan jabatan sejumlah birokrat eks pemerintahan Bashir. Para kader NCP itu kembali diizinkan memangku jabatan semula di Bank Sentral, Kementerian Kehakiman dan Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Kabinet.
Pada saat yang bersamaan, junta menahan pejabat yang memerintahkan pembekuan aset NCP dan semua yang berafiliasi dengan bekas diktator al-Bashir.
Sekitar 1.000 rekening bank yang dibekukan Maret silam, kembali dibuka hanya dua pekan kemudian.
"Aliansi kotor” antara militer dan kaum Islamis Sementara itu, demonstran masih membanjiri jalan-jalan kota selama Bulan Ramadan untuk menuntut penyelenggaraan pemilu. Aliansi pro-demokrasi Sudan mencurigai junta militer ingin mengajak kelompok garis keras Islam berkuasa melalui pemilihan umum nanti.
"Pelaku kudeta dan para pendukungnya kini bersatu dalam aliansi kotor, untuk mengembalikan negeri ini ke era tirani dan korupsi, serta duka dan penderitaan,” kata Omer Eldigair, Ketua Umum Partai Kongres Sudan, baru-baru ini.
Baca Juga: Tersangka Penjahat Perang asal Sudan Diadili di ICC Den Haag
Adapun Suliman Baldo, Direktur Sudan Transparency and Policy Tracker, sebuah lembaga pemantau demokrasi di Khartoum, mengatakan upaya militer memulihkan hak politik kaum Islamis dan bekas pemberontak pro-Bashir akan semakin memicu eskalasi konflik.
