Infografis
Suara.com - Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati siap mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Ini demi mencapai kemandirian secara finansial.
Ikfina mengatakan, salah satu penekanan pemerintah pusat yakni mendorong kemandirian fiskal daerah. Ketika masih bergantung dari dana pusat ketika pusat sendiri kesulitan keuangan, dan mengurangi transfer dananya ke daerah akhirnya daerah kesulitan.
"Untuk menuju kemandirian fiskal diperlukan peningkatan PAD yang cukup signifikan," tuturnya.
Menurut Ikfina, PAD Kabupaten Mojokerto saat ini hanya sekitar 20 persen dari APBD sebesar Rp 2,5 triliun, sisanya sebanyak 80 persen bergantung pada pemerintah pusat.
Baca Juga: Polisi Amankan Mobil Berisi Uang Rp 5 Miliar di Mojokerto
"Tahun 2021 kemarin kita sudah naik sekitar Rp 620 miliar. Tapi kalau PAD itu setidaknya 50 persen dari APBD maka tidak akan terlalu berpengaruh kalau ada pengurangan dana dari pusat," imbuh Ikfina.
Berbagai inovasi dan upaya akan dilakukan Ikfina selama menjabat Bupati Mojokerto pada periode awal ini guna meningkatkan PAD. Salah satunya dengan terus melakukan pembangunan akses jalan serta membuka keran investasi di berbagai sektor.
"Otomatis harusnya terjadi kenaikan harga tanah, harusnya pajaknya juga meningkat. Belum lagi sektor wisata, pembukaan rumah makan, restoran, kemudian terkait juga penggunaan air tanah untuk usaha dan segala macam itu restribusinya banyak," ucap Ikfina.
Selain itu, Ikfina pun kini sudah mengantongi formula untuk menarik pajak ke sejumlah cukong pemilik galian C ilegal yang selama bertahun-tahun mengeruk keuntungan tanpa membayar pajak. Ia yakin, dengan demikian seluruh potensi yang menyumbang kenaikan PAD perlahan bisa ditelusuri.
Upaya lain lanjut Ikfina yakni dengan melakukan digitalisasi sistem restribusi di berbagai sektor. Menut Ikfina, digitaliasasi merupakan cara yang efektif untuk mencegah adanya kebocoran. Untuk itu, bupati perempuan pertama di Mojokerto ini bertekad untuk merealisasikan sistem digitalusasi restribusi diseluruh sektor.
Baca Juga: Sakit Hati Merasa Difitnah, Pemuda di Mojokerto Tikam Tetangganya
"Ketika semua dibayarkan nontunai, maka akan mengurangi kebocoran. Karena potensi itu kadang-kadang bukan karena besarnya sumber tapi besarnya loss-nya," ungkap Ikfina.
Ikfina pun yakin, jika proses pemerintahan yang baik, bersih, transparan akan membuat masyarakat percaya dan taat membayar pajak. Terlebih jika pembangunan itu bisa dirasakan dan berdampak langsung bagi peningkatan ekonomi warga Kabupaten Mojokerto.
"Saya yakin masyarakat kita itu rasa nasionalismenya masih bagus. Aku bayar pajek gawe bangun daerahku (Saya bayar pajak untuk membangun daerahku sendiri) itu masih kuat," pungkasnya.
