Infografis
Suara.com - Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat buruh lakan menggelar aksi May Day pada 1 Mei 2022, Minggu (1/5/2022).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya dan organisasi serikat buruh akan menggelar aksi di depan kantor KPU.
"Kegiatan pertama pada tanggal 1 Mei akan ada aksi Partai Buruh dan organisasi serikat buruh di depan kantor KPU di depan kantor KPU," ujar Said Iqbal dalam jumpa pers secara virtual, Senin (25/4/2022).
Said Iqbal menuturkan alasan menggelar aksi di depan KPU, karena akan ada Pemilu 2024 mendatang. Sebab kata dia, nantinya diselenggarakannya Pemilihan Umum akan berimplikasi kepada kebijakan-kebijakan masa depan terhadap kelas pekerja, buruh petani, nelayan miskin kota, migran buruh migran, pekerja rumah tangga guru honorer, ojek online dan lainnya.
"Oleh karena itu Partai Buruh dan organisasi serikat buruh memilih tahun 2022 melaksanakan perayaan Mei pada tanggal 1 Mei adalah aksi di KPU," kata dia.
Said Iqbal menyebut ada tiga tuntutan saat menggelar aksi di KPU. Pertama yakni pemilu yang jujur dan adil, kedua menolak politik uang atau money politik dan ketiga, melaksanakan Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada pada November 2024.
"Kenapa perlu disuarakan oleh kaum buruh pada saat May Day? Karena kalau pemilunya curang, kemudian tidak berlaku jujur dan adil, dan tidak terbuka, maka yang terpilih nanti baik DPR maupun presiden maupun bupati, walikota dan gubernur akan juga orang-orang yang curang, tidak ada keberpihakan pada rakyat, kalau orientasi politik uang dan tidak jurdil," papar Iqbal.
"Kalau pemimpinnya yang dipilih tidak sesuai dengan mekanisme pemili jurdil dan tidak boleh ada politik uang, pasti kan pemilihannya (Pemilu) juga buruk," sambungnya.
Selain itu, Iqbal mengatakan usai dari KPU, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan menggelar aksi teatrikal Bundaran Hotel Indonesia.
Baca Juga: Apa Itu Partai Mahasiswa Indonesia? Parpol yang Sudah Terdaftar Kemenkumham Ini Jadi Sorotan
"Ada semacam teaterikal di Bundaran HI, membawa tuntutan yaitu turunkan harga bahan-bahan pokok, yang kedua adalah tolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja," ungkap Said Iqbal.
