Infografis
Saldi meminta untuk pemohon dari kelompok atau organisasi dijelaskan secara detail siapa yang berhak mewakili. Orang yang mendapatkan penerima kuasa juga harus sesuai dengan AD/ART organisasi.
"Itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan WALHI itu betul di anggaran dasarnya ini organisasi kalau dia ada masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan siapa yang berhak mewakili organisasi apakah orang ini yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum atau tidak, akan kami cek," jelasnya.
Kemudian, ia menekankan akan bukti-bukti dari apa yang dimohonkan untuk diuji ke MK. Semisal, apabila para pemohon menilai kalau UU IKN dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik, maka tim kuasa hukum harus bisa menyantumkan secara detail.
"Oleh karena itu yang harus dijelaskan oleh kuasa pemohon kira-kira di tahap pengusulan yang itu ada ini dan segala macamnya, di mana partisipasi publik yang diabaikan, ketika persetujuan bersama di mana partisipasi publik yang diabaikan," katanya.
Atas dasar itu, sidang perkara Nomor 54/PUU-XX/2022 dilanjutkan dengan meminta tim kuasa hukum untuk melakukan perbaikan. Tim kuasa hukum diberi waktu dua minggu untuk melakukan perbaikan sejak sidang.
"Sidang kita hari ini selesai tapi sebelum kita tutup kami perlu menyampaikan bahwa saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan kalau saudara mau melakukan perbaikan tentu itu menjadi ranah saudara apakah akan melakukan perbaikan atau tidak kalau saudara ingin melakukan perbaikan saudara diberi waktu 14 hari sejak sidang hari ini," kata Majelis Hakim MK Aswanto yang memimpin sidang.
