PKS Wanti-wanti Partai Mahasiswa: Jangan Bawa Agenda Oligarki, Apalagi Sekedar Stempel Penguasa!

Senin, 25 April 2022 | 11:59 WIB
PKS Wanti-wanti Partai Mahasiswa: Jangan Bawa Agenda Oligarki, Apalagi Sekedar Stempel Penguasa!
Ilustrasi pemilu 2024. (Suara.com/Ema Rohimah)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian menanggapi kehadiran Partai Mahasiswa. Pipin mewanti-wanti agar nantinya mahasiswa melalui partai baru yang mereka buat itu tidak ikut-ikutan terbawa arus oligarki.

Sebaliknya, ia berharap keberadaan Partai Mahasiswa masih selaras dengan semangat perjuangan mahasiswa itu sendiri.

"Sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya berharap kepada mahasiswa yang mendirikan parpol mahasiswa untuk membawa semangat yang sama. Jangan bawa agenda Oligarki. Apalagi sekedar stempel penguasa," kata Pipin kepada wartawan, Senin (25/4/2022).

Pipin berkeyakinian bahwa mayoritas mahasiswa masih memiliki idealisme dan independensi. Ia berujar publik masih memiliki harapan besar kepada para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dan konsisten menyuarakan aspirasi rakyat. 

"Pada umumnya mereka tidak akan masuk ke politik praktis. Karena mereka paham di mana posisi mereka seharusnya," kata Pipin.

Sementara itu, terkait masa depan Partai Mahasiswa, Pipin mengatakan partai tersebut dengan sendirinya akan diuji oleh waktu.

"Waktu akan menguji siapa dan akan dibawa kemana Partai Mahasiswa," ujar Pipin.

Ilustrasi mahasiswa, apa itu partai mahasiswa indonesia (Freepik)
Ilustrasi mahasiswa, apa itu partai mahasiswa indonesia (Freepik)

Reaksi Kemendikbud

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) angkat suara terkait kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia yang diketuai Eko Pratama, mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) dalam dunia politik praktis di tanah air.

Baca Juga: Muncul Partai Mahasiswa Indonesia, Politikus Nasdem: Mereka Tak Bisa Lagi Demo Atas Nama Rakyat!

Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Ristek Nizam mengatakan mahasiswa sebagai individu dewasa, tidak dilarang untuk mengikuti politik praktis.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI