Infografis
Suara.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi baru-baru ini membahas mengenai industri fashion atau fesyen di Tanah Air. Ia meyakini Indonesia bakal menjadi kiblat produk fashion muslim dunia.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Mendag Lutfi berpesan perlunya ekosistem yang mendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini disampaikannya saat menutup pelaksanaan Muslim Fashion Festival (Muffest+) 2022.
"Diharapkan acara ini dapat menjadi batu loncatan menuju JMFW, sebagai ajang agar dunia melihat Indonesia dan menjadi kiblat dunia," ujar Mendag Lutfi saat menutup pelaksanaan Muslim Fashion Festival (Muffest+) 2022, pada Sabtu (23/4/2022).
Mendag Lutfi mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, yakni sekitar 229 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan 12 persen dari total muslim dunia, yang diperkirakan mencapai 1,9 miliar orang atau sekitar 25 persen penduduk dunia.
Mendag Lutfi membeberkan permintaan produk halal terus mengalami kenaikan. Pada 2024, fesyen muslim diproyeksikan menyumbang sebanyak 6,04 persen industri halal global yang mencapai USD311 miliar.
Karena itu, Mendag Lutfi menilai hal itu sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan produk fesyen muslim di Tanah Air. Apalagi tren fashion muslim sudah mengarah ke gaya hidup.
"Ini merupakan peluang pasar yang bisa kita ambil bersama. Saat ini tren fesyen muslim sudah mengarah pada gaya hidup. Jadi merupakan peluang yang harus kita ambil," jelasnya.
Mendag Lutfi melanjutkan, Indonesia harus mengambil peluang ini karena memiliki kekuatan ragam budaya dan kearifan lokal.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan agar bekerja sama sehingga tercipta ekosistem fesyen muslim, dan Indonesia berhasil menjadi kiblat fesyen muslim dunia.
Baca Juga: Brand Lokal Gabungkan Musik dan Fashion Untuk Gaet Penggemar
"Upaya ini harus didukung penunjang lainnya, seperti akademisi untuk mendukung ekosistem dengan pendidikan. Karena untuk mencapai kiblat fesyen dunia tidak boleh terpaku dengan selera Indonesia, tapi juga harus universal," imbuhnya.
