Infografis
Suara.com - Pendakwah Gus Miftah memandang salah satu tindakan yang menjadi awal pemicu terjadinya kasus radikalisme adalah penanaman rasa kebencian kepada pemimpin.
"Saya melihat, awal dari kasus-kasus intoleransi kemudian masuk ke dalam radikalisme, salah satunya adalah menanamkan kebencian kepada pemimpin," ujar Gus Miftah.
Hal itu disampaikan saat dia sebagai narasumber dalam Podcast Kafe Toleransi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertajuk "Monopoli Kebenaran dan Fanatisme Agama" yang disiarkan di kanal YouTube Humas BNPT, sebagaimana dipantau di Jakarta, hari ini.
Jika ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ataupun hal-hal yang dilakukan pemimpin dan menyakini hal tersebut keliru, Gus Miftah mengimbau mereka untuk menyampaikan nasihat atau meluruskan kekeliruan itu secara lembut, bukan dengan kebencian.
Tindakan seperti itu pun diperintahkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Harun dan Nabi Musa saat mereka ditugasi untuk menasihati pemimpin Mesir yang zalim, yaitu Firaun.
Lebih lanjut, Gus Miftah menjelaskan salah satu penyebab munculnya penanaman kebencian oleh seseorang kepada pemimpin adalah karena adanya klaim kebenaran terhadap tafsir keagamaan yang dia pahami, kemudian memaksa orang lain untuk mengikuti pemahaman itu, bahkan dengan cara kekerasan.
"Sekarang, paham seperti ini di Indonesia sangat banyak, yaitu mengklaim apa yang dia tafsirkan adalah yang paling benar dan yang paling bahaya adalah dia bertindak seolah-olah mengatasnamakan Tuhan," kata Gus Miftah.
Ia pun menyampaikan contoh tindakan menanamkan kebencian kepada pemimpin yang pernah terjadi.
Salah satunya adalah saat Presiden Joko Widodo menginstruksikan para gubernur di seluruh Indonesia untuk membawa tanah dan air dari masing-masing daerahnya menuju lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Antisipasi Radikalisme, Gubernur Sumbar Minta Forkopimnda Rutin Gelar Penyuluhan
Pada saat itu, ada beberapa oknum yang menilai Presiden Joko Widodo menyekutukan Allah Swt. atau syirik.
Padahal, kata Gus Miftah, perintah tersebut adalah bentuk pemahaman yang baik dari Presiden terhadap kearifan lokal dan budaya masing-masing daerah serta wujud dari komitmen untuk membawa persatuan.
Hal tersebut juga senada dengan konsep nasionalisme yang dikemukakan K.H. Hasyim Asy'ari melalui jargon hubbul wathon minal iman atau cinta Tanah Air adalah sebagian dari iman.
Dalam jargon tersebut, kata Gus Miftah, konsep al waton atau negara yang diusung oleh K.H. Hasyim Asy'ari bukan negara itu sendiri, melainkan Tanah Air. Di dunia, konsep ini pun hanya diusung oleh Indonesia.
"Makanya, jangan kaget atau memiliki persepsi yang salah saat Pak Joko Widodo meminta para gubernur membawa tanah dan air dari daerahnya saat memulai pembukaan ibu kota baru di Kalimantan. Ini hebatnya Pak Jokowi, menurut saya, yaitu beliau memahami kearifan lokal dan budaya masing-masing daerah," kata Gus Miftah.
Dengan demikian, kata dia, semangat yang dibawa dari langkah tersebut adalah semangat persatuan, bukan untuk menyekutukan Allah Swt.
"Maka, kalau ada yang mengatakan Pak Joko Widodo syirik dan melakukan kelinik atau kegiatan perdukunan dengan meminta gubernur membawa tanah dan air, itu salah. Beliau membawa semangat persatuan," ucap Gus Miftah. [Antara]
