Infografis
Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat di wilayah regional 2 (Jabodetabek dan Banten). Namun, para penerima BLT minyak goreng memilih harga kembali normal daripada memperoleh bantuan.
Trina Asturi, satu dari jutaan penerima BLT minyak goreng di Kantor Pos Cikini Jakarta Pusat mengatakan, meskipun menerima bantuan, dia tidak setuju harga minyak goreng naik. Sebab, minyak goreng merupakan kebutuhan yang selalu digunakan setiap hari.
"Mendingan harga turunlah. Soalnya minyak dibutuhkan setiap harinya," tutur Trina Asturi kepada wartawan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat pada Jumat, (22/4/2022).
Hal senada disampaikan oleh penerima BLT minyak goreng lainnya, Nahriyah. Warga Desa Bojongrangkas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu mengatakan, kenaikan harga minyak dari kisaran Rp20.000 sampai Rp50.000 memberatkannya. Namun, dia terpaksa membeli karena harus tetap masak.
"Mau tidak mau harus dibeli karena kebutuhan sehari-hari. Kalau tidak beli, tidak bisa masak," ucap Nahriyah saat diwawancara secara terpisah.
Trina pun Nahriyah mengaku bahwa pemberian BLT minyak goreng adalah sesuatu yang baik karena bisa sedikit mengurangi bebannya. Kendati demikian, nominal BLT minyak goreng yang diterimanya tidak cukup untuk menanggung selisih harga yang naiknya melambung tinggi ini. Sekalipun minyak goreng yang dibeli adalah minyak curah.
"Tentu saya senang mendapatkan BLT minyak goreng karena bisa sedikit mengurangi beban. Tapi Rp100 ribu per bulan ini tidak cukup, jadi lebih baik harganya diturunkan lagi," ujar Nahriyah.
Menurut Nahriyah, pemberian BLT minyak goreng oleh Pemerintah hanya akan menjadi solusi jangka pendek dan beresiko membuat harga minyak goreng akan semakin sulit turun dan dikontrol. Sebab, pasar akan menganggap masyarakat mampu membeli minyak goreng dengan harga yang sangat fantastis ini.
Oleh karena itu, dia berharap ada solusi yang lebih pasti dari Pemerintah untuk segera menstabilkan harga minyak goreng, selain memberikan bantuan yang sifatnya sementara.
Baca Juga: Kejagung Belum Bisa Jawab Apakah Mendag Lutfi Diperiksa atau Tidak di Kasus Mafia Migor, Kenapa?
"Harapannya, Pemerintah jangan hanya memberikan BLT minyak goreng, lebih baik harganya diturunkan. Karena kalau tidak turun-turun, nanti malah seakan jadi normal. Kalau sudah dianggap normal seperti itu, mau tidak mau kita masyarakat cuma bisa menerima harga minyak goreng yang tinggi ini," lugasnya.
Diketahui, penyaluran BLT minyak goreng yang dibarengi dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Deputi Kantor Cabang Utama (KCU) Jakarta Premier, Dicky Hendrawan mengatakan, realisasi penyaluran BLT minyak goreng sudah berada di angka 98,44 persen dari 1.442.453 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Untuk regional 2 sampai sekarang sudah mencapai 98,44 persen dari jumlah 1.442.453 KPM," tutur Dicky.
Dicky menambahkan, penyaluran BLT minyak goreng ditargetkan bisa selesai pada 24 April 2022.
