Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Evita Nursanty, turut berkomentar menanggapi soal somasi yang dilayangkan oleh sekelompok organisasi masyarakat sipil terhadap Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Mendag M Lutfi soal kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.
Evita mengatakan, somasi boleh saja dilayangkan dan tak boleh ada yang menghalang-halangi. Menurutnya hal itu merupakan hak setiap warga negara.
Namun, menurut Evita somasi yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat tersebut seharusnya tak perlu dilakukan kekinian.
"Tapi kalau ditanya apakah somasi itu perlu, menurut saya tidak perlu," kata Evita saat dihubungi, Jumat (22/4/2022).
Evita menjelaskan salah satu alasan somasi tidak perlu dilakukan karena dari segi hukum terkait persoalan minyak goreng, prosesnya sudah berjalan.
"Karena sekarang dari segi hukumnya sudah ada proses di Kejaksaan Agung begitu juga dari ada proses yang lain di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kita tunggu saja proses ini berjalan," tuturnya.
Lebih lanjut, Evita berharap semua pihak yang ada di indrustri mengenai minyak perlu taat dan patuh terhadap regulasi dan kebijakan yang ada.
"Kita berharap semua stakeholder di industri ini taat kepada regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku," tandasnya.
Somasi
Diketahui, Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita disomasi oleh sekelompok organisasi masyarakat sipil karena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.
