Infografis
Suara.com - Kejaksaan Agung RI menggandeng sejumlah pihak dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng. Salah satunya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang digandeng guna menghitung kerugian negara buntut perkara tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Febrie Adriansyah saat konfrensi pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jumat (22/4/2022). Koordinasi tersebut dilakukan guna menyamakan persepesi antara penyidik dan auditor BPKP.
"Kemarin telah dilakukan diskusi antara penydik dengan rekan-rekan auditor, bahkan langsung dipimpin oleh Kepala BPKP," kata Febrie.
Dalam perkara ini, penyidik menggunakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu dipakai guna membuktikan apakah ada kerugian perekonomian negara atau tidak.
Febrie menyatakan, koordinasi dengan pihak BPKP juga dilakukan guna menghitung dampak lanjutan dari korupsi tersebut.
"Seperti kebijakan pemerintah bantuan langsung tunai maupun kebijakan-kebijakan yang lain seperti subsidi," beber Febrie.
Geledah 10 Tempat
Sebanyak 10 tempat telah digeledah oleh tim penyidik. Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah tersangka Indrasari Wisnu Wardhana.
Febrie menyampaikan, lokasi lain yang turut digeledah terjadi di beberapa kota. Mulai dari Batam, Surabaya, dan Medan.
Baca Juga: Kasus Mafia Minyak Goreng Terungkap, Pengamat Minta Pemerintah Kooperatif
"Tempat penggeledahan ada beberapa. Kantor terkait kegiatan usaha dari pihak swasta yang sudah kami tetapkan terangka, ada juga rumah tersangka IWW. Tentunya juga ada kantor yang terkait Kemendag. Lokasi ada di Batam, Surabaya, dan Medan," ucap dia.
