Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta petani sawit agar jangan hanya bisa menaman atau menunggu panen. Ia mengajak mereka agar menjadi pemain utama rantai pasok komoditas minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia.
Moeldoko mendorong pemberdayaan petani sawit agar menjadi pelaku utama rantai pasok CPO, khususnya untuk produksi minyak goreng dan biodiesel.
“Petani sawit jangan hanya bisa tanam, menunggu hasil panen, dan jualan saja. Sudah saatnya jadi pelaku utama dan terlibat dalam rantai pasok CPO,” kata Moeldoko saat menerima perwakilan petani sawit swadaya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Menurutnya, petani sawit swadaya harus berkembang dengan terus meningkatkan kemampuan produksinya. Dengan begitu, petani swadaya mampu menghasilkan bahan baku yang berkualitas untuk minyak goreng dan biodiesel.
Ia juga mendorong agar para petani swadaya membentuk sebuah korporasi atau badan usah. Tujuannya agar memiliki skala bisnis yang besar dan nilai jual dalam industri pengolahan sawit, sesuai arahan presiden.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, petani harus memiliki lima hal yakni, berkelompok, berkoperasi, membangun korporasi, memiliki sarana usaha pascapanen, dan memahami pemasaran. Ini penting, agar petani tidak hanya kebagian ‘capek’ dan ‘lelah’ saja,” saran Moeldoko.
Sementara itu, perwakilan petani sawit swadaya, Rukaiyah Rafik, mengungkapkan saat ini dua koperasi petani swadaya yang berada di Kalimantan Tengah dan Jambi mulai menginisiasi pabrik CPO dan akan berkembang menjadi pabrik minyak goreng.
“Ini butuh dukungan dari semua pihak agar prosesnya lebih cepat dan mendapat dukungan pendanaan dari program sarana prasarana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” ujar Rukaiyah.
Rukaiyah menjelaskan petani sawit swadaya selama ini memiliki peran penting dalam menjamin pasokan CPO untuk kebutuhan Indonesia. Dengan mengelola 6,7 hektare dari total luas kebun sawit yang mencapai 16 juta hektare, petani sawit swadaya telah berkontribusi sebesar 41 persen terhadap penerimaan pungutan ekspor
Baca Juga: Kasus Mafia Minyak Goreng, Kejagung Geledah 10 Tempat Termasuk Rumah Dirjen Kemendag
Meskipun begitu, kata dia, pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDPKS tersebut masih belum terasa manfaatnya bagi para petani sawit swadaya.
