Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menilai Presiden Jokowi perlu mengganti menteri yang tidak bagus dalam kinerja dan malah meresahkan. Termasuk soal Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang anak buahnya, yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri terseret kasus dugaan suap izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Hal itu dinyatakan Fadli menanggapi pertanyaan perlu tidaknya kocok ulang menteri atau reshuffle di Kementerian Perdagangan.
"Ya menurut saya itu kan penilaian dari presiden. Kalau ada pembantu presiden yang dianggap tidak cakap di dalam bidangnya dan meresahkan, sebenarnya merugikan presiden sendiri, jadi harusnya presiden mencari orang yang pas yang lebih cocok, yang lebih profesional, yang bisa menangani hal ini," tutur Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Menurut Fadli apabila jabatan Lutfi sebagai Mendag masih dipertahankan justru akan berdampak negatif terhadap Jokowi.
"Ini baru minyak goreng, belum lagi komoditas lain ada lagi kedelai, bisa gula bisa yang lain-lain. Jadi saya kira ini merugikan presiden sendiri kalau dipertahankan," ujarnya.
Sebelumnya Fadli Zon menilai sebagai atasan, Mendag Lutfi seharusnya ikut bertanggung jawab secara moral atas perbuatan Dirjen Perdadangan Luar Negeri Kemendag, IWW.
Sebelumnya Dirjen Daglu sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bersama tiga tersangka lainnya.
"Kan harusnya secara moral bertanggung jawab. Mendag harusnya secara moral bertanggung jawab dong ada dirjen yang kena," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Fadli lantas menyinggung sikap para pejabat di luar negeri yang dengan sigap mengundurkan diri apabila tersandung suatu masalah. Tetapi menurut dia, hal yang sama sepertinya tidak akan dilakukan oleh Mendag Lutfi.
Baca Juga: Klarifikasi Aziz Yanuar Soal Rezim Ini Diprediksi Jadi Musuh Bersama di 2024
"Kalau di luar negeri sih sudah mundur tapi kan kita di sini enggak ada istilah mundur gitu lho," ujarnya.
Sementara itu terkait polemik minyak goreng yang sempat mengalami kelangkaan dan kini harganya tinggi, Fadli mengatakan hal itu menunjukkan bahwa memang ada pihak yang menikmati dan memanfaatkam situasi demi mengeruk keuntungan pribadi dan segelintir kelompok.
"Jadi memang harus ditindak dengan tegas. Jadi kita apresiasi langkah dari jaksa agung dan sebaiknya dibuka rantainya. Rantai mafia minyak goreng ini karena kan disebut sendiri oleh menterinya gitu ya," ujar Fadli.
"Juga ditelusuri pihak-pihak yang terkait, apakah sampai di dirjen atau saya tidak tahu apakah menterinya juga ikut," tandas Fadli.
