Infografis
Sama halnya juga dengan pelaporan yang ditujukan kepada anggota DPR ke kepolisian. Lucius mengatakan, meski pelaporan dugaan pelanggaran pidana adalah hak setiap orang, akan tetapi pelanggaran tertentu tak seharusnya langsung diproses ke jalur hukum.
Lucius mengatakan banyak cara lain yang bisa ditempuh sebelum mengambil langkah hukum. Apalagi berkaitan dengan pernyataan politik dari politisi di parlemen. Semestinya untuk menyelesaikan hal itu, menurut Lucius harus mengedepankan dialog atau pembicaraan yang jujur demi mengurangi kegaduhan di ruang publik.
Di sisi lain, Lucius mengatakan bahwa dirinya tentu menghormati keputusan para pelapor atas anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran hukum ataupun etis.
"Tetapi jika alasannya sangat sumir dan juga pelaporannya kerap terjadi, jangan-jangan DPR akan terlalu sibuk meladeni laporan ketimbang bekerja. Rakyat yang rugi," kata Lucius.
"Tentu saja integritas sangat penting dituntut pada anggota DPR, tetapi jangan sampai hanya jadi pembenaran saja untuk tujuan lain dari pelapor yang tak terkait langsung dengan upaya penegakan integritas parlemen," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Habiburokhman merasa heran dengan adanya laporan polisi terhadap Eddy Soeparno karena diduga menyinggung dan mencemarkan nama baik Ade Armando.
Sebabnya, sebagai anggota DPR, dikatakan Habiburokhman, Eddy tentunya memiliki hak imunitas. Apalagi soal menyuarakan pendapat.
"Iya kita sih kalau kita kemarin dia dilaporkan di kepolsiian ya kita juga bingung, ini anggota DPR bicara kok dilaporkan, ini yang ini ngerti gak soal hak imunitas," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2022).
Menurut Habibrokhman, apabila perkara terkait anggota DPR dilaporkan ke MKD hal itu masih bisa memungkinkan.
Baca Juga: Polda Metro Sebut Hak Imunitas Eddy Soeparno Hanya Berlaku Sepanjang Kegiatan Anggota DPR
Terlebih menyoal dugaan pencemaan nama baik, di mana pemilihan kata dari penyataan Dewan nantinya bisa ditelisik lebih jauh.
