Infografis
Suara.com - Partai Buruh bersama sejumlah elemen serikat buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa bertepatan dengan perayaan Hari Buruh Internasional atau Mayday di Kawasan Bundaran HI, Jakarta. Salah satu tuntutannya menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Buruh bakal melakukan aksi protes kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto karena hanya membuat kegaduhan di masyarakat, terutama pernyataannya terkait Omnibus Law Cipta Kerja.
"Di Bundaran HI adalah tolak Omnibus Law, kami minta menteri koordinator perekonomian tidak membuat kegaduhan kembali setelah kegaduhan perpanjangan masa jabatan presiden sekarang akan muncul kegaduhan Omnibus Law," kata Said dalam konferensi persnya, Rabu (20/4/2022).
Said mengatakan, Airlangga lagi-lagi membuat kegaduhan dengan pernyataannya soal Omnibus Law Cipta Kerja.
"Ini yang disampaikan menteri perekonomian, lagi-lagi kita tahu membuat gaduh di negeri ini siapa sebenarnya, menterinya ya itu-itu saja. Menko Perekonomian kembali membuat gaduh setelah isu perpanjanhan masa jabatan presiden, sekarang beliau menyatakan pada bulan Juni diharapkan Omnibus Law UU Cipta Kerja selesai," tuturnya.
Terkait Omnibus Law Cipta Kerja, Said menilai pemerintah dan DPR sedang melakukan akal-akalan. Hal itu terlihat dengan dilakukannya revisi UU PPP untuk mengakomodir perbaikan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Jadi ini akal-akalan hukum bukan membentuk kebutuhan hukum tapi akal-akalan hukum untuk memastikan Omnibus Law dibenarkan. Tak pernah ada dengar pendapat tidak melibatkan masyrajat kejar tayang hanya berapa hari kalau tidak salah kurang dari 10 hari dibahas," tuturnya.
"Nah, ini membahayakan karena nanti pintu masuk Omnibus Law UU Cipta Kerja dibahas tanpa perubahan satu ayat pun maupun satu pasal dari UU cipta kerja yang lama," sambungnya.
Lebih lanjut, Said menegaskan, jika UU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan tanpa perbaikan maka buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional selama tiga hari seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.
Baca Juga: Partai Buruh Desak Presiden Jokowi Pidato Resmi Tolak 3 Periode Ataupun Perpanjangan Masa Jabatan
"Tahun 2020 kami gelar mogok nasional tiga hari. Tanggal 6, 7 Oktober 2020. Dan kami akan lakukan hal yang sama," katanya.
