MayDay 2022, Buruh Bakal Demo di KPU dan Bundaran HI: Tolak Politik Uang hingga Desak Mendag Lutfi Dicopot

Rabu, 20 April 2022 | 13:32 WIB
MayDay 2022, Buruh Bakal Demo di KPU dan Bundaran HI: Tolak Politik Uang hingga Desak Mendag Lutfi Dicopot
Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Partai Buruh bersama sejumlah elemen buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa pada Hari Buruh internasional atau May Day 1 Mei 2022 mendatang di depan Kantor KPU dan Bundaran HI, Jakarta. 

Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan terkait aksi tersebut kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Said mengungkapkan, aksi pertama akan dilakukan di depan Kantor KPU dengan dua tuntutan. 

"Aksi Mayday 1 Mei 2022 di depan kantor KPU dengan dua tuntutan satu, pemilu jujur dan adil, dua, tolak politik uang money politic," kata Said dalam konferensi persnya, Rabu (20/4/2022). 

Usai aksi di KPU pada hari yang sama, massa buruh akan longmarch dan berkumpul di kawasan Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi juga. Adapun tuntutannya yakni mendesak turunkan harga kebutuhan pokok hingga menteri perdagangan atau Mendag harus dicopot. 

Baca Juga: Partai Buruh Desak Presiden Jokowi Pidato Resmi Tolak 3 Periode Ataupun Perpanjangan Masa Jabatan

"Turunkan harga-harga kebutuhan pokok, kasus minyak goreng menteri perdaganan harus dicopot, kemudian subsidi minyak goreng ke subsidi minyak goreng kemasan yang sehat bukan yang curah dan kami menolak BLT karena tidak jelas peruntukannya," ungkapnya. 

"Kedua selain turun kan harga pokok di bundaran HI adalah tolak omnibus law kami minta menteri koordinator perekonomian tidak menbuat kegaduhan kembali setelah kegaduhan perpanjangan masa jabatan presiden sekarang akan muncul kegaduhan ombibus law," sambungnya. 

Menurut Said terkait Omnibus Law Cipta Kerja khususnya revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (PPP) semua elemen menyatakan penolakannya. 

"Teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil semua menolak Omnibus Law UU ciptakeeja. Demikian pada tanggal 1 Mei partai buruh bersama dengan elemen buruh melakukan aksi di KPU dan Bundaran HI," tandasnya.

Baca Juga: Siap Bertarung di Pemilu 2024, Partai Buruh Optimis Lolos Parliamentary Threshold

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI