PP tersebut ditandatangani tanggal 13 April 2022 dan mengatur mengenai siapa saja yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 hingga besarannya. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa THR dan gaji ke-13 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50 persen tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan. THR dan gaji ke-13 bagi wakil menteri, paling banyak adalah sebesar 85 persen dari THR dan gaji ke-13 menteri (Pasal 6 ayat 3).
Sementara itu, THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan.
"THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Dalam hal THR belum dapat dibayarkan, maka THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya," demikian disebutkan dalam Pasal 11.
Adapun gaji ke-13 akan dibayarkan paling cepat pada bulan Juli dan jika belum dapat dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Juli 2022. THR dan gaji ke-13 tersebut tidak dikenai potongan iuran. Namun, masih dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
Demikian informasi seputar THR PNS 2022 hingga kriteria PNS tidak dapat THR 2022. Semoga pemberian THR dan gaji ke-13 dapat terlaksana sebagaimana yang telah dijadwalkan.