Kocak! Jubir PKS Pasang Billboard Raksasa Di Depok: 3 Periode Boleh, Asal Jadi Kepala Desa

Rabu, 20 April 2022 | 12:13 WIB
Kocak! Jubir PKS Pasang Billboard Raksasa Di Depok: 3 Periode Boleh, Asal Jadi Kepala Desa
Billboard Jubir PKS sindir jabatan 3 periode. (Suara.com/Bagaskara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya tampak menyindir soal isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Sindiran itu dilakukan dengan cara tak biasa, yakni melalui billboard raksasa yang terpasang di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan Suara.com, billboard tersebut terpampang dengan disertai foto Juru Bicara PKS M Kholid. Isi billboard bertuliskan kalimat sindiran tiga periode.

"3 Periode? Boleh, Asal Jadi Kepala Desa," tulis kalimat sindiran dalam billboard raksasa tersebut.

Sementara itu Kholid menjelaskan, pemasangan billboard tersebut merujuk kepada wacana tunda pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Baca Juga: Kaesang Pangarep Tanggapi Usulan Jokowi 3 Periode: Gak Usah Lah! Banyak Enggak Enaknya

"Wacana tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ini harus kita hentikan. Karena itu inkonstitusional, mematikan demokrasi dan akan memantik instabilitas sosial-politik nasional," kata Kholid kepada Suara.com, Rabu (20/4/2022).

Kholid menyindir siapa pun yang menginginkan wacana tunda pemilu atau perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Menurutnya, sah-sah saja jika ingin menjabat 3 periode, asalkan jadi kepala desa bukan kepala negara.

"Kalau masih ngotot mau perpanjangan jabatan presiden dan maunya konstitusional itu bisa saja. Caranya adalah jadi kepala desa, itu bisa dipilih hingga 3 periode dan setiap periode masa jabatannya 6 tahun menurut ketentuan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," tuturnya.

Lebih lanjut, Kholid juga meyakini bahwa mayoritas kepala desa menolak ide tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.

"Yang dibutuhkan kepala desa itu kesejahteraan aparatur dan masyarakat desa. Bukan perpanjangan jabatan presiden," imbuh dia.

Baca Juga: Tak Setuju Jokowi 3 Periode, Kaesang Pangarep: Lebih Enak Bapak Jadi Orang Biasa

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI