Infografis
Suara.com - Pegiat media sosial Ade Armando secara resmi telah melaporkan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik, firnah, dan penyebaran berita bohong.
Hal itu berkaitan dengan cuitan Eddy yang menyebut sosok berinisial AA -- merujuk pada Ade Armando -- sebagai penista agama dan ulama yang pantas diperlakukan tegas dan keras.
Kuasa hukum Ade, Muannas Alaidid, menyampaikan pihaknya semula menunggu itikad baik dari Eddy melalui somasi. Eddy hanya diminta melakukan permintaan maaf atas cuitan yang diduga memojokkan kliennya.
"Kami tidak akan memperpanjang, tetapi somasi kami sayang tidak direspons dengan itikad baik malah menuduh somasi kami salah alamat dengan mengatakan bahwa tidak pernah tertera atau Pak Eddy Soepatno menyebut sebagai Ade Armando tapi inisial AA," kata Muannas di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).
Tidak sampai situ, lanjut Muannas, sempat ramai dibicarkan soal hak imunitas bagi seorang anggota DPR. Sebagaimana diketahui, Eddy merupakan anggota DPR komisi VII.
Ihwal penggunaan hak imunitas, papar Muannas, hal itu sangat jauh dari upaya untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Bahkan, dia menilai ada tuduhan yang sangat serius dan membayakan jiwa Ade Armando.
Tidak hanya itu, tuduhan serius terhadap Ade Armando dilakukan oleh level Sekjen Partai. Muannas menyebut, jika tuduhan itu dilakukan oleh akun bodong atau masyarakat biasa, pihaknya tidak akan ambil pusing.
"Parahnya tuduhan itu dilakukan oleh level sekjen Partai. Kalau orang biasa kami tidak ambil pusing apalagi kalau itu akun bodong. Kami tidak akan tanggapi apalagi ambil langkah hukum. Karena ini Sekjen partai, ini menjadi sangat serius," jelas dia.
Laporan tersebut teregister dalam nomor laporan LP/B/1990/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 18 April 2022. Dalam hal ini, Eddy dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan atau berita bohong melalui media elektronik sebagaimana Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 331 KUHP dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.
Layangkan Somasi
