Infografis
Suara.com - Shanghai lockdown menyusul kasus COVID-19 meningkat di China. Hal itu menyebabkan Konsulat Jenderal RI di Shanghai menerapkan pola bekerja dari rumah (WFH) secara total untuk para stafnya hingga batas waktu yang belum ditentukan.
"Dengan WFH ini, maka pelayanan kekonsuleran terhenti," kata Konsul Jenderal RI di Shanghai Deny Kurnia saat dihubungi ANTARA dari Beijing, Selasa.
Keputusan WFH total diambil oleh pengelola gedung Shanghai Mart Building di Yan'an Road West No 299, Distrik Changning, tempat KJRI berada, sejak 1 April lalu.
Selain KJRI Shanghai, di gedung bertingkat tersebut juga ada Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) Shanghai.
Baca Juga: Tambah Lagi, Shanghai Laporkan Tiga Kematian Akibat Covid-19 Selama Lockdown
"Sebenarnya sejak 15 Maret, jumlah kehadiran staf sudah mulai berkurang. Namun per 1 April sudah total WFH," kata Deny.
Kalau pun harus masuk kantor, lanjut dia, maka pihak pengelola Shanghai Mart Building memberikan persyaratan bahwa domisili staf harus di kawasan bebas COVID-19.
Persyaratan tersebut sangat sulit dipenuhi karena hampir semua wilayah di kota terkaya yang berlokadi di pesisir timur China itu termasuk kategori berisiko COVID-19.
Menurut perkiraannya, ada sekitar 600 WNI di Shanghai yang semuanya terdampak lockdown.
"Dari jumlah itu, 330-an WNI kita aktif dalam berkomunikasi melalui WeChat Group dengan kami," kata Konjen.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah TKA China di Aceh Memakai Seragam Loreng Seperti Anggota TNI?
Kota berpenduduk 26 juta jiwa itu di-lockdown sejak 28 Maret 2022. Lockdown tersebut telah mengalami perpanjangan beberapa kali karena penambahan kasus hariannya mencapai lima digit.
Otoritas kesehatan Shanghai pada Selasa pagi melaporkan 3.084 kasus positif baru dan 17.332 kasus tanpa gejala.
Sejak lonjakan COVID-19 varian Omicron melanda Shanghai pada 26 Januari hingga kini sudah tercatat tiga kasus kematian dan 16 pasien lainnya sampai saat ini dalam kondisi kritis.
Kekonsuleran merupakan pelayanan terbesar KJRI Shanghai kepada warga negara Indonesia (WNI), terutama yang terkena kasus pelanggaran izin tinggal (overstay).
Pelayanan kekonsuleran, sebut Konjen, tidak bisa dilakukan secara daring sehingga dia berpesan kepada WNI overstayer untuk bersabar sambil menunggu situasi pandemi mereda. (Antara)
