Mardani PKS soal Menteri-menteri Jokowi Maju Pilpres: Semakin Banyak Orang Ingin jadi Capres-Cawapres Semakin Bagus

Selasa, 19 April 2022 | 13:42 WIB
Mardani PKS soal Menteri-menteri Jokowi Maju Pilpres: Semakin Banyak Orang Ingin jadi Capres-Cawapres Semakin Bagus
Presiden Jokowi saat memperkenalkan satu persatu Menteri yang akan menjadi pembantunya selama lima tahun ke depan. (Suara.com/Achmad Fauzi)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, menyarankan agar para menteri yang menyatakan siap maju di Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatan. Menurutnya, para menteri tersebut bisa memberikan kesempatan kepada figur lain agar fokus layani rakyat. 

Pernyataan Mardani tersebut disampaikan menanggapi Politikus PDIP Panda Nababan yang secara blak-blakan menceritakan tentang menteri-menteri yang ingin maju menjadi capres di Pilpres 2024. Para menteri itu telah menyatakan kesiapannya saat ditanya langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

"Sedikit saran, jika memang benar-benar ada menteri yang punya ambisi untuk maju dalam kontestasi pilpres, agar mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya saat ini. Beri kepada yang lain agar Pak Jokowi bisa betul-betul melayani rakyat dibantu menteri-menterinya yang penuh dan fokus," kata Mardani dalam cuitannya usai dikonfirmasi Suara.com, Selasa (19/4/2022). 

Mardani mengatakan, memang tidak ada yang melarang para menteri untuk maju nyapres. Menurutnya, justru semakin banyak menyatakan keinginan maju semakin bagus. 

Baca Juga: Bentuk Poros Koalisi 2024, Komunikasi PKS ke Parpol Lain Masih Cair, Belum Ada Pengerucutan

Mardani Ali Sera tanggapi Omnibus Law. (Twitter/@MardaniAliSera)
Mardani Ali Sera. (Twitter/@MardaniAliSera)

"Kalau mau maju tidak dilarang. Karena semakin banyak orang yang ingin menjadi calon presiden atau wakil itu semakin bagus. Artinya kita tidak kekurangan stok calon pemimpin. Tapi jangan bebani rakyat dengan tiga periode," tuturnya. 

Ia mengatakan, target capaian kinerja dari pejabat publik tersebut harus baik jika ingin nyapres. Jadi, kata dia, bukan sekadar pencitraan diri saja seolah-olah telah berhasil memenuhi target capaian padahal yang bersangkutan tidak berhasil memenuhi. 

"Sedari kini, pastikan mengutamakan kontestasi gagasan. Utarakan things to do jika terpilih dan target-target capaian dengan keadaan sulit sekarang ini. Sehingga jika memang terpilih takkan lagi ada pernyataan: “Presiden yang lalu mewariskan masalah pelik untuk diselesaikan", ungkapnya. 

Untuk itu, ia mengingatkan, bahwa membantu kinerja presiden bukan lah tugas yang mudah, apalagi kondisi rakyat sendiri kekinian sedang berat. 

"Membantu kinerja Presiden untuk mengurus rakyat bukanlah hal mudah. Kondisi rakyat yang berat dan geopolitik global yang berubah pasca serangan Rusia ke Ukraina dan Covid-19 bukan urusan ringan. Pak @jokowi perlu pembantu yang fokus urus rakyat," tandasnya. 

Baca Juga: Minta Menteri Ngotot Nyapres Mundur, Mardani PKS: Pak Jokowi Perlu Pembantu yang Fokus Urus Rakyat!

Tanya Menteri Maju Pilpres

Diketahui, Jokowi bertanya kepada empat menteri yaitu Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Sandiaga Uno (Menparekraf), Erick Thohir (Menteri BUMN), dan Prabowo Subianto (Menhan). Tak hanya itu, Jokowi juga bertanya kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. 

"Presiden Jokowi, yang kudengar cerita, dia sudah tanya Airlangga (Menteri Koordinator Perekonomian), mau maju nggak jadi Presiden, jawab Airlangga maju," kata Panda, seperti dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Kamis (14/4/2022).

Sementara itu, Sandiaga Uno dan Erick Thohir juga mengaku akan maju di Pilpres 2024. 

"(Jokowi) tanya Sandiaga Uno, Sandiaga Uno bilang maju. Dia tanya Erick, maju. Dia tanya Puan, maju," bebernya. 

Kemudian, saat Prabowo ditanya Jokowi, jawabannya berbeda dari menteri lainnya. 

"Dia tanya Prabowo, dia bilang, 'Kalau ada izin bapak', kata Prabowo," jelas Panda. 

Panda mengungkapkan, adanya sikap Jokowi itu mempertegas bahwa pelaksanaan Pemilu tak akan ditunda. Selain itu, Jokowi juga sudah menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu tetap akan digelar pada 14 Februari 2024.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI