Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, menyarankan agar para menteri yang menyatakan siap maju di Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatan. Menurutnya, para menteri tersebut bisa memberikan kesempatan kepada figur lain agar fokus layani rakyat.
Pernyataan Mardani tersebut disampaikan menanggapi Politikus PDIP Panda Nababan yang secara blak-blakan menceritakan tentang menteri-menteri yang ingin maju menjadi capres di Pilpres 2024. Para menteri itu telah menyatakan kesiapannya saat ditanya langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Sedikit saran, jika memang benar-benar ada menteri yang punya ambisi untuk maju dalam kontestasi pilpres, agar mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya saat ini. Beri kepada yang lain agar Pak Jokowi bisa betul-betul melayani rakyat dibantu menteri-menterinya yang penuh dan fokus," kata Mardani dalam cuitannya usai dikonfirmasi Suara.com, Selasa (19/4/2022).
Mardani mengatakan, memang tidak ada yang melarang para menteri untuk maju nyapres. Menurutnya, justru semakin banyak menyatakan keinginan maju semakin bagus.
"Kalau mau maju tidak dilarang. Karena semakin banyak orang yang ingin menjadi calon presiden atau wakil itu semakin bagus. Artinya kita tidak kekurangan stok calon pemimpin. Tapi jangan bebani rakyat dengan tiga periode," tuturnya.
Ia mengatakan, target capaian kinerja dari pejabat publik tersebut harus baik jika ingin nyapres. Jadi, kata dia, bukan sekadar pencitraan diri saja seolah-olah telah berhasil memenuhi target capaian padahal yang bersangkutan tidak berhasil memenuhi.
"Sedari kini, pastikan mengutamakan kontestasi gagasan. Utarakan things to do jika terpilih dan target-target capaian dengan keadaan sulit sekarang ini. Sehingga jika memang terpilih takkan lagi ada pernyataan: “Presiden yang lalu mewariskan masalah pelik untuk diselesaikan", ungkapnya.
Untuk itu, ia mengingatkan, bahwa membantu kinerja presiden bukan lah tugas yang mudah, apalagi kondisi rakyat sendiri kekinian sedang berat.
"Membantu kinerja Presiden untuk mengurus rakyat bukanlah hal mudah. Kondisi rakyat yang berat dan geopolitik global yang berubah pasca serangan Rusia ke Ukraina dan Covid-19 bukan urusan ringan. Pak @jokowi perlu pembantu yang fokus urus rakyat," tandasnya.
Baca Juga: Bentuk Poros Koalisi 2024, Komunikasi PKS ke Parpol Lain Masih Cair, Belum Ada Pengerucutan
Tanya Menteri Maju Pilpres
