Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono heran dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan kepada pemerintah pusat untuk membantu penanganan banjir di ibu kota. Menurutnya hal tersebut tidak mencerminkan kebijakan Anies selama ini.
Gembong mengatakan, selama ini pemerintah pusat telah berupaya membantu penanganan Kali Ciliwung melalui program normalisasi. Namun, Anies selama ini lebih nemilih untuk menjalankan program naturalisasi.
"Kemarin yang disampaikan (Anies) kan untuk menuntaskan persoalan banjir khususnya di Kali Ciliwung kan. Tetapi bagaimana? Wong selama ini dia tidak mau melaksanakan itu (normalisasi). Dia tetap kukuh dengan program naturalisasi," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (19/4/2022).
Normalisasi merupakan proyek pembetonan dan pelebaran sungai Ciliwung yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemprov DKI dalam hal ini bertugas untuk membebaskan lahan.
Namun, dalam perjalanannya pembebasan lahan warga kerap kali mandek dan memakan waktu lama. Karena itu program normalisasi sungai kerap terhambat.
Menjelang akhir jabatan, kata Gembong, Anies menemui jalan buntu dalam penanganan Kali Ciliwung. Akhirnya, mantan Mendikbud itu memutuskan meminta bantuan pemerintah pusat.
"Saya melihat, di ujung masa jabatannya, dia menutup kegagalan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali. Seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu," jelas Gembong.
Selain itu, Anies disebutnya selama tiga tahun belakangan tidak mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan.
Alokasi anggaran baru dilaksanakan pada tahun 2022. Pemprov DKI menganggarkan sekitar Rp1,1 triliun lewat pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembebasan lahan pemukiman dalam program normalisasi.
Baca Juga: Anies Baswedan, Dari Pilkada Penuh Isu SARA Jadi Pemimpin Paling Demokratis
"Baru di tahun ini ada alokasi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan lahan enggak mudah. Tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan, karena Pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total," katanya.
