Infografis
Kantor-kantor Pemprov DKI Jakarta tidak lepas dari klaster penyebaran virus Covid-19, harus ada sistem evaluasi kerja didalam birokrasi agar pelayanan mayarakat tidak terganggu.
8. Gubernur Anies Sering mengeluarkan Kebijakan yang Membingungkan dan Kontradiktif
Gubernur Anies kerap mengeluarkan wacana kebijakan yang kontradiktif seperti penerapan ganjil genap untuk sepeda motor, rencana pembukaan bioskop dan juga rencana ijin untuk UMKM berjualan di trotoar.
9. Gubernur Anies Tidak Transparan Dalam kriteria Rem Darurat
Gubernur hanya menjelaskan rem darurat akan diambil apabila kurva penularan Covid-19 melonjak di masa transisi, tanpa ada penjelasan lebih lanjut dan mendetail seperti rem daruratdiberlakukan untuk sekian jumlah kasus per hari.
10. Bansos Terlambat Diberikan dan Pelaksanaannya Sangat Lambat
Pemrov DKI perlu memperbaiki pola pemberian Bansos, beberapa alternatif untuk memperbaikinya adalah:
- Mengubah Bansos pemberian barang menjadi BLT. Cara ini akan sangat cepat dalam proses pemberian bantuan. Namun untuk mencegah kebocoran, perlu di pertimbangkan untuk membagikan secara cash-less.
- Jika tetap membagikan Bansos dalam bentuk barang, maka harus di pastikan bisa dipenuhi dengan cepat, dan akan lebih baik jika Pemprov DKI bisa lebih aktif men-suplai barang dari koperasi ke UMKM
Itulah deretan kritik Tsamara Amany terhadap Anies Baswedan sebelum mundur dari PSI.
