Infografis
Suara.com - Tsamar Amany memutuskan untuk mundur dari PSI. Selama bernaung di partai yang kini diketuai Giring Ganesha itu, Tsamara pernah melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan DKI Jakarta, terutama pada Gubernur Anies Baswedan.
Sebelum keluar dari PSI, ternyata Tsamara Amany pernah mengkritik tajam Gubernur Jakarta soal penanganan pandemi lewat akun media sosial Twitter-nya @TsamaraDKI, pada 11 September 2020 yang lalu.
“Fraksi @PSI_Jakarta mencatat 10 kesalahan Gubernur Anies Baswedan dalam menangani Covid-19, mulai dari telatnya melakukan SWAB hingga contact tracing per kasus yang terlalu sedikit.” tulisnya.
Apa saja 10 kritik Tsamara terhadap Gubernur Anies Baswedan, berikut ulasannya:
Baca Juga: Mundur dari PSI, Apa Saja Pengalaman Politik Tsamara Amany Selama 5 Tahun Terakhir?
1. Pemprov DKI agak lambat melakukan test Swab
Gubernur Anies menyatakan bahwa Jakarta dalam situasi genting pada Maret 2020. Namun saat PSI melakukan sidak ke laboratorium Dinas Kesehatan pada pertengah Maret 2020, Pemrov DKI belum menyiapkan fasilitas untuk tes Swab dan akhirnya melayani Swab pada awal April 2020.
2. Contact Tracing Hanya 6 Orang Per Kasus
Pemutusan kontak yang dilakukan hanya untuk 1 kasus di Jakarta hanya 6 orang. Padahal idealnya harus melakukan contact tracing 20-30 orang per kasus.
3. Penumpukan Penumpang Akibat Kelangkaan Transportasi Umum
Baca Juga: Tsamara Amany Mengundurkan Diri dari PSI
Pertengah Maret 2020 Gubernur Anies pernah memberikan efek kejut kepada warga Jakarta dengan membatasi bus Transjakarta.
Akibatnya penumpang menumpuk dan warga berdesak-desakan menunggu di halte yang akhirnya meningkatkan resiko infeksi virus.
4. Memberlakukan Aturan Ganjil-Genap
Pada Agustus 2020, Gubernur Anies kembali memberlakukan aturan ganjil-genap untuk mobil, lalu membuat lagi aturan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor.
Namun yang terjadi, perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum memiliki risiko penularan infeksi virus yang tinggi.
5. Tidak Ada Penegakan Aturan Yang Rutin dan Konsisten
Penegakan aturan di lapangan sangat lemah, terutama di gang-gang kampung, pasar, restoran, kafe dan tempat-tempat keramaian lainnya.
6. Pemprov DKI Tidak Menyediakan Tempat Khusus Isolasi/Karantina Bagi OTG dan Gejala Ringan
Tsamara menilai, selama ini Pemprov DKI hanya mengandalkan Wisma Atlet milik pemerintah pusat dan ruang isolasi di Rumah sakit.
Seharusnya sejak awal bisa disiapkan tempat isolasi dan karantina menggunakan rusun, wisma, hotel, expo dan GOR.
7. Banyak Kasus Positif Terjadi di Pemprov DKI
Kantor-kantor Pemprov DKI Jakarta tidak lepas dari klaster penyebaran virus Covid-19, harus ada sistem evaluasi kerja didalam birokrasi agar pelayanan mayarakat tidak terganggu.
8. Gubernur Anies Sering mengeluarkan Kebijakan yang Membingungkan dan Kontradiktif
Gubernur Anies kerap mengeluarkan wacana kebijakan yang kontradiktif seperti penerapan ganjil genap untuk sepeda motor, rencana pembukaan bioskop dan juga rencana ijin untuk UMKM berjualan di trotoar.
9. Gubernur Anies Tidak Transparan Dalam kriteria Rem Darurat
Gubernur hanya menjelaskan rem darurat akan diambil apabila kurva penularan Covid-19 melonjak di masa transisi, tanpa ada penjelasan lebih lanjut dan mendetail seperti rem daruratdiberlakukan untuk sekian jumlah kasus per hari.
10. Bansos Terlambat Diberikan dan Pelaksanaannya Sangat Lambat
Pemrov DKI perlu memperbaiki pola pemberian Bansos, beberapa alternatif untuk memperbaikinya adalah:
- Mengubah Bansos pemberian barang menjadi BLT. Cara ini akan sangat cepat dalam proses pemberian bantuan. Namun untuk mencegah kebocoran, perlu di pertimbangkan untuk membagikan secara cash-less.
- Jika tetap membagikan Bansos dalam bentuk barang, maka harus di pastikan bisa dipenuhi dengan cepat, dan akan lebih baik jika Pemprov DKI bisa lebih aktif men-suplai barang dari koperasi ke UMKM
Itulah deretan kritik Tsamara Amany terhadap Anies Baswedan sebelum mundur dari PSI.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
