Infografis
Suara.com - Belum lama ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecap beberapa elit politik sebagai penjahat demokrasi.
Para penjahat demokrasi yang disebutkan oleh KontraS adalah mereka yang melemparkan wacana terkait penundaan pemilihan umum (pemilu).
Dalam hal ini, pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung menyatakan bahwa daftar penjahat demokrasi yang berisi tujuh orang oleh KontraS tersebut tidaklah salah.
"Orang-orang ini [yang masuk daftar penjahat demokrasi] dalam kedudukannya sebagai pejabat publik harus disebut sebagai penjahat demokrasi," ujar Rocky Gerung dalam video yang diunggah di channel Youtube Rocky Gerung Official pada Senin (18/4/2022).
Baca Juga: Debat Panas Soal Ade Armando, Politisi Nasdem ke Rocky Gerung: Anda Juga Buzzer Provokator
"Kan memang itu yang dilakukan, dan enggak fair semuanya itu bersembunyi di balik big data, di balik ini kan kepentingan rakyat bawah," tambahnya.
Menurut Rocky, survey yang ada mengatakan bahwa mayoritas warga tidak percaya lagi terhadap kepeminpinan.
"Jadi sekali lagi, list yang dibikin KontraS itu semacam plakat, untuk memberi tahu inilah dia orang-orang yang menjahati demokrasi," ungkap Rocky.
![Pengamat politik, Rocky Gerung. [Dok.Hops]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/10/70594-rocky-gerung.jpg)
"Kalau kita pakai istilah menjahati itu artinya, mereka paham demokrasi tapi memanipulasi demokrasi itu untuk memback-up diri sendiri, partai sendiri, dan kekuasaan," tambahnya lagi.
Versi KontraS, tujuh orang yang disebut sebagai penjahat demokrasi adalah Menko Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekjen PSI Dea Tunggaesti, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai PAN Zulkifli Hasan.
Baca Juga: Luhut Diskakmat BEM UI, Rocky Gerung: Dia Bikin Big Lies, Bukan Big Data
