Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sedang berhalusinasi saat menyampaikan big data 110 juta rakyat dukung penundaan pemilu 2024.
Ia pun meminta Luhut untuk mundur sebagai pejabat publik karena sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat.
Menanggapi hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan, apa yang disampaikan Amien tersebut telah mewakili dari aspirasi banyak pihak.
"Apa yang disampaikan Pak Amien Rais tentang Pak LBP senada dengan aspirasi banyak pihak, termasuk aspirasi emak-emak yang ikut melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 April yang lalu. Terang dan tegas dalam spanduk emak-emak yang melakukan aksi demonstrasi meminta Jokowi memecat LBP," kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (19/4/2022).
Baca Juga: Repdem Sebut Dosa Luhut Sudah Terlalu Banyak: Harus Minta Maaf ke Rakyat
Kamhar mengatakan, Demokrat memang berpandangan seharusnya Presiden Jokowi mesti melakukan tindakan tegas terhadap pembantu-pembantunya yang melakukan manuver terkait wacana dan gerakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode.
"Pak LBP terbaca publik sebagai motor dari gerakan ini, yang menyampaikan klaim “big data” yang oleh banyak pihak dipelesetkan sebagai “big dusta”, pengkondisian Ketum Parpol, dan dibelakang Apdesi abal-abal (tak berbadan hukum) yang akan mendeklarasikan dukungan Jokowi tiga periode selepas lebaran nanti, karenanya Pak Jokowi mesti mengambil tindakan tegas. Tak bisa melakukan pembiaran begitu saja sekalipun “operasi politik” ini telah gagal," tuturnya.
Menurutnya, publik juga menantikan sikap tegas Jokowi terhadap pembantu-pembantunya yang terlibat pada gerakan politik tersebut. Ia menilai rekam jejak digitalnya begitu banyak.
"Apalagi untuk Pak LBP yang menyampaikan pembelaan dihadapan Mahasiswa UI bahwa dia tak pernah menyampaikan wacana tiga periode. Padahal publik sangat memahami bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, serta presiden tiga periode ini adalah paket dari gerakan yang sama untuk melanggengkan kekuasaan," ujarnya.
"Kita berharap LBP mengambil jalan kesatria untuk mundur agar tak menjadi beban," sambungnya.
Baca Juga: Refly Harun: Saya Tak Melihat Gesture Luhut yang Menjadikan Presiden Jokowi sebagai Atasan
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, jika hal tersebut tak terjadi, maka sikap tegas Jokowi tetap masih diperlukan. Menurutnya, Jokowi tak bisa melakukan pembiaran.
"Sekali lagi, Pak Jokowi tak bisa melakukan pembiaran kepada pembantu-pembantunya yang melakukan gerakan makar dan terorisme konstitusi. Cukup Partai Demokrat saja yang pernah merasakan pembiaran pada pembantunya yang melakukan aksi “begal demokrasi”. Tapi rakyat, jangan diperlakukan seperti itu," tandasnya.
Minta Luhut Mundur
Sebelumnya, Amien Rais menyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sedang berhalusinasi saat menyampaikan big data 110 juta rakyat dukung penundaan pemilu 2024.
Amien mengatakan Luhut hanya berkoar tanpa bukti nyata yang membuat kegaduhan karena sebagian besar rakyat merasa tidak seperti apa yang Luhut klaim.
"Luhut tidak sadar ia sedang berhalusinasi dan telah menjadi public enemy number one gara–gara halusinasi itu," kata Amien Rais saat Milad 1 Tahun Partai Ummat, Minggu (17/4/2022).
Oleh sebab itu, dia meminta Luhut untuk mundur sebagai pejabat publik karena sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat karena sejumlah kebijakan yang menindas.
"Seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," ucapnya.
Jika Luhut tak juga mengundurkan diri, Amien mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memecatkan, karena Luhut menurutnya adalah beban bagi negara.
"Kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narcissistic megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi asset bangsa, ia telah menjadi liability, menjadi national burden atau beban nasional," tegasnya.
Amien menyebut Luhut dan Jokowi sudah sudah kehilangan sense of crisis, sense of urgency dan sense of reality.
"Pemimpin yang kehilangan 3 senses ini pasti berperilaku ugal–ugalan, eksesif, dan menjadi berperilaku ekstrimis," tutur Amien.
Dia juga menyinggung big data bahwa 110 juta rakyat meminta penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode yang digaungkan Luhut.
