Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth heran dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta dukungan pemerintah pusat untuk menuntaskan delapan program tranformasi Jakarta. Ia mempertanyakan ke mana saja Anies selama menjabat hampir lima tahun ini.
Apalagi, kata Kenneth, program yang diminta bantuan berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi. Padahal, selama ini pusat sudah ingin membantu melalui program normalisasi sungai.
Namun, Anies masih kekeuh dengan program naturalisasi. Selain itu, pembebasan lahan yang harus dilakukan Pemprov untuk normalisasi sungai masih saja mandek.
"Kenapa Pak Anies baru saat ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? kemana saja selama lima tahun memimpin Jakarta? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau," ujar Kenneth kepada wartawan, Senin (18/4/2022).
Kenneth mengatakan, pemerintah pusat selalu mencoba menjalin komunikasi atau kolaborasi dalam membenahi permasalahan di Jakarta selama Anies menjabat. Namun, program yang dibuat Anies kerap kali tidak sejalan.
"Selalu mengerjakan program yang nyeleneh dan tidak tepat sasaran, alhasil menjelang jabatan sebagai Gubernur Jakarta akan berakhir, Pak Anies malah kelabakan seperti ini," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun pada 2020 lalu.
Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.
"Pemprov DKI diketahui lambat dalam menyerap anggaran PEN, mereka mengaku penggunaan dana PEN dari pemerintah pusat cukup kompleks, kan aneh itu. Seharusnya di awal pada saat permohonan anggaran PEN tersebut harus di susun program yang realistis," ucapnya.
Baca Juga: Heran Air Bersih Masih Bermasalah di Jakarta, Kenneth DPRD DKI: Padahal Ini Hak Warga
Ia juga meminta Anies tidak malah membuat anggapan kerja sama dengan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik dalam membenahi problem di Jakarta.
"Jangan sekarang menjelang akhir jabatan malah merengek rengek meminta bantuan dari pemerintah pusat, dan jangan ujung-ujungnya malah mem-framing menyalahkan pemerintah pusat, seakan-akan permasalahannya berada di pemerintah pusat jika kerjasama tersebut tidak berjalan dengan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program tranformasi Jakarta. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta 2023.
Berikut delapan dukungan yang disampaikan Anies dibutuhkan Jakarta dari pemerintah pusat yakni:
- Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai (WS) lintas provinsi, WS Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
- Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara.
- Masterplan hulu-hilir agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta.
- Pembangunan Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta.
- Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di antaranya Rusun Yos Sudarso, Rusun Muara Angke, dan Rusun Cipinang Besar Selatan.
- Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta North-South Phase 2 (Bundaran HI-Kota-Ancol Barat).
- Pembangunan Stasiun KRL di Kawasan Jakarta International Stadium (JIS).
