Infografis
Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu secara tidak langsung menyinggung Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut diketahui sempat mengungkapkan wacana penundaan pemilu 2024 hingga mengklaim ada 110 juta warga yang memberikan dukungan pemilu ditunda.
Masinton menyebut, penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan ide dari Presiden Jokowi. Melainkan datang dari seorang menko yang tidak memiliki kewenangan di bidang politik.
"Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?" kata Masinton, seperti dikutip dari makassar.terkini-- jaringan Suara.com, Senin (11/4/2022).
Gegara ada pembantu Jokowi yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024, membuat ribuan mahasiswa turun ke jalan meminta ketegasan kepala negara agar pemilu tetap diadakan 2024.
Ia kemudian meminta menko tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, Jokowi telah menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu tidak akan ditunda.
"Ketika presiden secara ksatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya, seharusnya menko tersebut secara ksatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia," ungkapnya.
Terkait demo BEM SI pada 11 April 2022, ia menyebut hal tersebut merupakan sebuah upaya demokrasi.
"Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis," ujarnya.
Baca Juga: Detik-Detik Luhut Diminta Mundur, Masinton: Dia Harus Bersikap Ksatria
