Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sedang berhalusinasi saat menyampaikan big data 110 juta rakyat dukung penundaan pemilu 2024.
Amien pun meminta Luhut untuk mundur sebagai pejabat publik karena sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, mempertanyakan balik soal keberanian Presiden Joko Widodo atau Jokowi apabila mengganti Luhut dari kabinet.
Menurutnya, Jokowi tak akan berani mencopot atau mengganti Luhut dari kabinet, pasalnya masih ketergantungan terhadap Menko Marvest tersebut.
"Pertanyaan dibalik, memang Presiden berani ganti LBP?. Saya sih ragu presiden berani. Presiden sangat tergantung sekali dengan LBP," kata Kholid saat dihubungi, Senin (18/4/2022).
Sementara di sisi lain, Kholid menilai terkait klaim big data Luhut tersebut ada tiga kemungkinan yang muncul.
Pertama, datanya salah atau kesalahan teknis dalam menyajikan data. Kedua salah baca data atau incompetent dalam baca data. Ketiga, datanya sengaja dibuat salah atau disinformasi dan manipulasi.
"Kalau kejadian 1, LBP berarti ceroboh. Kalau kejadian 2, LBP tidak paham sama sekali terkait big data. Makanya salah baca data, kalau kejadian 3, ini yang jahat. LBP berniat jahat memanipulasi data untuk disinformasi. LBP membuat hoax buat justifikasi agenda tunda pemilu. Jadi tiga kemungkinan itu yang muncul," paparnya.
Kholid mengatakan, tiga kemungkinan tersebut bisa saja salah, jika Luhut berani membuka big data tersebut ke publik.
Untuk itu, Luhut harus berani membuka klaim big data tersebut. Jika tidak, maka jangan salahkan spekulasi yang muncul di tengah publik.
