Infografis
Suara.com - Tingginya anggaran untuk gelaran Pemilu 2024 yang mencapai lebih dari Rp110 triliun mendapat kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan petani yang menilai anggaran tersebut fantastis.
Sorotan tersebut datang dari kelompok petani di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang menyatakan tidak terima dengan kebijakan tersebut.
“Saat harga wortel dan tomat anjlok negara kemana? Itu sampai dibagi-bagi ke orang, dibuang-dibuang saking kesalnya,” kata perwakilan petani Suroto seperti dikutip Wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com pada Minggu (17/4/2022).
Mereka tidak terima, lantaran sikap pemerintah yang seolah lebih sigap membiayai pemilu ketimbang membantu nasib petani. Suroto mengemukakan, petani merugi hingga jutaan rupiah karena harga wortel dan tomat beberapa waktu lalu hanya Rp1.000 per kilogram.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Tidak Setengah Hati Siapkan Anggaran Pemilu 2024, Walau Efisiensi Perlu
Padahal, dalam kondisi normal harga wortel berada di kisaran Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram dan harga tomat Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram.
“Keadaan begini terus terang kami sangat berharap bantuan, kami ndak mikir apa itu pemilu,” tuturnya.
Lebih lanjut, mereka menegaskan tidak peduli kapan pemilu dilaksanakan, karena petani lebih memikirkan kebutuhan pokok sehari-hari daripada kontestasi politik lima tahunan tersebut.
“Rakyat sedang susah kok (uang negara) malah dihamburkan buat pemilu,” tegas Suroto.
Senada dengan Suroto, Ratimah mengemukakan, pemilu bukan kebutuhan mendesak yang perlu dikedepankan pemerintah.
Baca Juga: KPU Usul Anggaran Pemilu 2024 Rp76 Triliun, Petani Kopi Menjerit
Namun yang dibutuhkan, menurutnya, pemulihan ekonomi serta pengendalian harga pangan dan BBM yang mesti dijadikan perhatian utama.
“Kesannya tega gitu lho, hasil panen dibiarin murah giliran pemilu dibuat mahal,” ujarnya.
Lantaran itu, ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi petani. Bahkan, ia meminta anggaran pemilu yang terlampau fantantis sebisa mungkin dipangkas serta dialihkan untuk membantu warga dari kesulitan ekonomi.
"Dahulukanlah ekonomi warga,” katanya.
Untuk diketahui, anggaran yang akan dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp33,8 triliun untuk gelaran Pemilu 2024.
