Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk melakukan efisiensi anggaran Pemilu 2024 yang tembus Rp110,4 triliun. Namun hal tersebut juga jangan menjadi alasan berkurangnya kualitas penyelenggaraan kontestasi politik lima tahunan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid. Menurutnya, pemerintah juga perlu berkontribusi untuk mendukung langkah efisiensi anggaran Pemilu 2024. Caranya dengan pemanfaatan aset-aset pemerintah berupa untuk mendukung persiapan pemungutan suara.
"Sepakat dalam upaya efisiensi anggaran karena kondisi keuangan negara akibat pandemi dua tahun ini perlu pemanfaatan sumber daya pemerintah berupa aset pemerintah, seperti gedung untuk kelancaran penyelenggaran tugas-tugas KPU, Bawaslu sehingga bisa menekan anggaran," kata Anwar kepada wartawan, Minggu (17/4/2022).
Kendati mendukung efisiensi anggaran, Anwar mengingatkan agar langkah penghematan itu nantinya tidak berdampak terhadap menurunnya kualitas Pemilu itu sendiri.
"Kami juga mengingatkan jangan sampai karena alasan pandemi kemudian efisiensi anggaran yang berlebihan justru akan mengurangi kualitas penyelenggaran Pemilu kita," ujar Anwar.
Anwar sekaligus meminta pemerintah untuk benar-benar menyiapkan Pemilu dengan baik, termasuk menyoal menyediakan anggaran
"Pemilu itu adalah jalan mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan rakyat maka pemerintah harus memberi perhatian serius pada pemilu kita. Salah satunya penyiapan anggaran yang tidak setengah hati," ujar Anwar
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk kembali menghitung biaya Pemilu 2024 secara serentak tersebut.
Isu wacana tiga periode Presiden Jokowi pun terbantahkan. Saat ini pemerintah siap menggelontorkan anggaran Pemilu 2024 hingga Rp110,4 triliun.
Baca Juga: KPU Usul Anggaran Pemilu 2024 Rp76 Triliun, Petani Kopi Menjerit
Pernyataan tersebut disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Minggu, 10 April 2022.
