Infografis
Suara.com - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah memberikan tanggapan mengenai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang enggan membuka big data.
Seperti diketahui, Luhut telah didesak sejumlah pihak untuk membuka big data yang ia klaim.
Akan tetapi, Luhut tetap mengaku tidak mau membuka big data tersebut.
Dedi Kurnia Syah pun meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut turun tangan menangani Luhut.
"Seharusnya Presiden Jokowi mengambil sikap saat melihat gelagat kesewenangan Luhut," kata Dedi, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Sabtu (16/4/2022).
Jokowi diminta untuk menghentikan sikap Luhut yang dinilai arogan. Pasalnya, menurut Dedi hal tersebut dapat berpengaruh pada Jokowi.
Dedi mengungkapkan, minimal Jokowi menghentikan kekuasaan Luhut.
"Minimal Jokowi harus menghentikan kekuasaan Luhut. Sebab, dia berpotensi menyelewengkan kekuasaan atas nama membela Presiden," ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi menambahkan hal tersebut berdampak buruk, khususnya terkait tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Simak Lagi Pernyataan Jokowi soal Pemberian THR Lebaran, Gaji-13 ASN hingga Pensiunan
"Jelas ini tidak baik bagi Presiden," ungkapnya.
Dedi Kurnia Syah kemudian menambahkan bahwa Luhut termasuk penyebar berita bohong.
Sebab, big data yang diklaim oleh Luhut tidak ada buktinya.
"Penyebar berita bohong yang berdampak pada stabilitas nasional, aksi demokrasi, dan menyulitkan pemerintah berkomunikasi dengan baik pada publik," ungkapnya.
Selain itu, ia berpendapat bahwa Luhut layak dipecat dari kabinet karena dinilai membuat keonaran.
"Luhut layak dipecat," pungkasnya.
