Pakar Nilai Isu Penundaan Pemilu Ada Kaitannya dengan Pembangunan IKN Nusantara

Jum'at, 15 April 2022 | 08:00 WIB
Pakar Nilai Isu Penundaan Pemilu Ada Kaitannya dengan Pembangunan IKN Nusantara
Ilustrasi IKN Nusantara. (YouTube/Sekretariat Presiden)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Isu penundaan pemilu tengah menjadi perbincangan hangat hingga menimbulkan kegaduhan politik.

Hal ini terbukti banyaknya gejolak di kalangan publik hingga mahasiswa turun untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat memberikan tanggapannya.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menegaskan bahwa ia tetap akan mematahui konstitusi.

Baca Juga: Temui Jokowi di Istana Merdeka, Rektor Monash UI Tekankan Pentingnya Kemitraan dengan Kampus Indonesia

Meski demikian, Jokowi tetap menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Achmad menilai bahwa mahasiswa tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan Jokowi.

"Para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI tetap menyuarakan penolakan terhadap narasi tersebut dengan melakukan unjuk rasa secara masif. Hal ini tidak mengherankan mengingat banyak janji-janji rezim ini yang tidak sesuai antara yang diucapkan dengan kenyataan yang terjadi hingga ada mahasiswa yang menjuluki beliau The King of Lips Service oleh para mahasiswa," kata Achmad, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (15/4/2022).

Tak hanya itu, Achmad menilai bahwa isu penundaan pemilu ada kaitannya dengan pembangunan IKN Nusantara.

Pasalnya, ia mengatakan wacana penundaan pemilu banyak disuarakan oleh orang-orang di lingkar kekuasaan Jokowi.

Baca Juga: Tahun Depan Sri Mulyani Rogoh Kocek Rp30 Triliun Dari APBN Buat Bangun IKN

Achmad menambahkan, ada pandangan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek 'superprioritas' sehingga harus diselesaikan di bawah kepemimpinan Jokowi.

"Ditambah lagi ada pandangan bahwa pembangunan IKN ini adalah superprioritas maka sangat tampak sekali ada dorongan besar di belakang pemerintah yang ngebet agar proyek ini bisa dilaksanakan di masa pemerintahan Presiden Jokowi," imbuh Achmad.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI