Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), Mochtar Mohamad memprediksi situasi jelang tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Juni 2022 akan semakin memanas dengan berbagai isu yang sengaja hendak membuat kegaduhan politik dan ekonomi dengan maksud tujuan tertentu. Hal itu ia singgung karena adanya isu big data dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Pertengahan tahun analisa kami situasi politik makin panas dan kami LGP akan mengantisipasi itu," kata Mochtar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/4/2022).
Oleh sebab itu menurutnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu melakukan reshuffle terhadap menterinya yang sudah tidak fokus membantu pemulihan ekonomi nasional dan malah justru membuat isu yang memancing kegaduhan di masyarakat.
"Pernyataan soal penundaan Pemilu 2024 yang bertentangan dengan konstitusi. Ini akan membuat suhu politik semakin memanas. Menteri yang membuat isu-isu demikian perlu di reshuffle kalau tidak, bisa jadi pak Jokowi mengalami turbulensi politik di tahun ini," ujar dia.
Baca Juga: La Nyalla Bongkar Big Data Luhut Soal 110 Juta Warga Ingin Pemilu 2024 Ditunda; Bohong
Mochtar juga menyinggung kalau isu-isu seperti big data yang pernah diungkap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tersebut memicu adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di beberapa daerah pada 11 April lalu.
"Hal ini dipicu tentang wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan elit politik. Terlebih pernyataan salah satu Menko soal Big Data yang membuat situasi semakin meruncing," ungkapnya.
