Cek Fakta
Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengingatkan adanya tahapan kenaikan permintaan yang berimbas naiknya harga bahan pokok dalam waktu dekat menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Wasekjen Bidang Pembinaan & Pendidikan Pedagang Pasar DPP IKAPPI Choirul Furqon menjelaskan, pihaknya bersyukur fase pertama Ramadhan telah terlewati.
“Kita harus bersyukur bahwa kemarin kita telah melewati fase pertama bulan Ramadhan. Dalam fase ini terlihat jelas bahwa kenaikan harga pangan pokok sangat terlihat dan hampir tidak terkendali,” jelas Furqon dalam keterangan persnya, Kamis (14/4/2022).
Furqon menjelaskan, saat ini kita sedang menjalani fase kedua sampai tiga hari menjelang Idul Fitri. Menurutnya, pada waktu transisi fase pertama dan kedua, terjadi penurunan permintaan di waktu pertengahan Ramadhan.
Baca Juga: Menjelang Lebaran, Harga Cabai di Kota Semarang Terjun Bebas, Disyukuri Pemilik Warteg
Harga pangan akan mengalami lonjakan tinggi di penghujung Ramadan menuju Hari Raya Idul Fitri.
"Kita harus sadar bahwa saat ini sedang memasuki fase dingin harga komoditas pangan. Namun jangan dilupakan bahwa menjelang Idul Fitri masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan bahwa pedagang dan masyarakat mempersiapkan beragam macam hidangan, hal ini menjadikan munculnya permintaan yang tinggi dan lonjakan harga akan terjadi," paparnya.
Alumni Universitas Brawijaya ini juga mengingatkan bahwa fluktuasi harga ini wajar, namun harus tetap diwaspadai.
“Fluktuasi harga ini sangat wajar karena berkaitan dengan proses supply and demand. Namun pemerintah juga harus sadar, fase setiap tahun ini harus selalu diwaspadai. Maka pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan bahan pangan yang saat ini setoknya minim. Jangan sampai nanti terlupakan dan menjadikan adanya kelangkaan barang, itu akan membuat harga terbang,” katanya.
Lebih dari itu, Furqon juga memberikan sorotan terhadap data pangan di Indonesia.
Baca Juga: Minggu Kedua Ramadhan, Harga Sejumlah Bahan Pokok di Jakarta Turun
“Saat ini data pangan nasional kita dapat dikatakan masih semerawut atau tidak satu pintu. Padahal, ketahanan pangan ini adalah isu prioritas nasional, apabila data masih belum terpusat tentu akan kesusahan untuk pengambilan kebijakan,” katanya.
DPP IKAPPI berharap data tidak tumpang tindih dan terpusat kepada satu lembaga.
“Kami DPP IKAPPI sangat berharap pemerintah dapat memusatkan data pangan nasional ke satu lembaga saja. Ini bertujuan agar tidak terjadi overlapping data antar lembaga, jika ini dapat dilakukan tentu akan sangat mempermudah kinerja pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga berharap agar Badan Pangan Nasional (BPN) menjadi satu-satunya lembaga yang menghimpun data ketersediaan pangan nasional.
“Kami berharap Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai lembaga baru yang berkoordinasi dengan Presiden secara langsung menjadi sebuah badan rujukan data ketersediaan pangan nasional. Apabila ini terjadi tentu pemerintah sebagai decision maker akan lebih mudah dalam merumuskan kebijakan,” katanya.
