Infografis
"Memang sudah saatnya server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih," kata Zudan, dikutip Suara.com dari akun Instagram @underc0ver.id, Kamis (14/4/2022).
Kabar ini tentu segera menjadi buah bibir masyarakat, seperti yang terpantau di media sosial. Misalnya saja di kolom komentar akun Instagram @lambe_turah yang turut memviralkan kabar ini.
Seperti sudah bisa diduga, publik sangat reaktif akan rencana penerapan biaya akses NIK ini. Banyak warganet yang menilai kebijakan pemerintah sangat memberatkan publik yang tentu memerlukan akses terhadap NIK.
"Lama-lama napas saja ada tarifnya," celetuk warganet.
"Cara Cari cuan lewat jalur yang sangat tak terduga .. wow," ujar warganet.
"Peluang korupsi baruu," sindir warganet.
"Kaga 2 rebu sekalian, takut ga ada kembalian..," seloroh warganet.
"Negara kehabisan akal cari dana.. Akhirnya menghalalkan segala cara.," kata warganet.
"Pemerintah lagi usaha cari dana buat IKN...." sambung warganet lain, mengaitkannya dengan pembangunan Ibu Kota Negara.
Baca Juga: BRI Dorong Keberlanjutan UMKM Naik Kelas Melalui Digitalisasi
"Bener-bener lagi BU nihhh pemerintah,, semua-semua dilimpahin ke rakyatnya," timpal yang lainnya.
