Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pemerintah sudah membangun jalan tol sepanjang 1.900 kilometer dalam tujuh tahun terakhir, terhitung sejak akhir 2014.
Menurut Presiden Jokowi, dalam penandatanganan perjanjian induk Indonesia Investment Authority (INA) di Jakarta, Kamis, panjang jalan tol yang dibangun sejak 2014 telah meningkat signifikan, dibandingkan pembangunan jalan tol di Indonesia selama 40 tahun terakhir sebelum 2014, yang sepanjang 780 kilometer (km).
“Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) sudah berapa kilometer yang dibangun dalam 7 tahun terakhir ini, 1.900 km. Yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer,” kata Presiden Jokowi.
Berkaca dari pengalaman Indonesia membangun jalan tol, kata Presiden, terdapat masalah yang selalu muncul yakni ketersediaan sumber pembiayaan.
Menurut Presiden Jokowi, banyak pembangunan jalan tol pada waktu sebelumnya yang tidak melibatkan sumber-sumber alternatif pembiayaan dan hanya bergantung pada APBN, atau pada BUMN.
“Atau diserahkan pada swasta, yang juga pada sekian tahun tidak berjalan dengan baik,” ujar Presiden Jokowi sebagaimana dilansir Antara.
Hal tersebut pula yang menjadi alasan pemerintah membentuk sebuah lembaga pengelola dana abadi atau Sovereign Wealth Fund bernama Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Presiden menyampaikan biaya untuk membangun jalan tol memang tinggi, sehingga memerlukan alternatif pembiayaan agar tidak bergantung pada APBN dan anggaran BUMN. Untuk mencari skema alternatif pembiayaan, pemerintah juga perlu memasang nilai keekonomian dengan Internal Rate of Return (IRR) yang mumpuni.
“Membayangkan jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh 2.900 km. Kalau hitung-hitung per km Rp90-110 miliar per km, kebutuhan anggarannya berapa? gede sekali,” ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung ke Aceh Telan Biaya Rp 110 Miliar per Km
Meskipun membutuhkan anggaran besar, Kepala Negara menekankan proyek infrastruktur memiliki manfaat yang tinggi untuk meningkatkan daya saing produk domestik, serta memberikan efek ekonomi berlipat bagi sektor-sektor lain perekonomian.
