Infografis
Suara.com - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Puskapol FISIP Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana mengungkapkan, bahwa godaan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode juga pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Aditya mengatakan, ketika itu SBY juga digoda untuk melanjutkan periode selanjutnya.
"Pada zaman pak SBY di akhir masa jabatan juga pernah kita menghadapi situasi yang sama juga, pak SBY juga digoda gitu ya untuk melanjutkan kepemimpinan di periode yang sama," ujar Aditya dalam diskusi bertajuk 'Fokus 2024: Sukses Pemilu dan Suksesi Kepemimpinan' secara virtual, Rabu (13/4/2022).
Bahkan, lanjut Aditya, mendiang Ani Yudhoyono ketika itu digadang-gadangkan untuk melanjutkan kepemimpinannya SBY.
Baca Juga: Sederet Orang yang Terus Desak Luhut Buka 'Big Data' Penundaan Pemilu
Sehingga menurutnya godaan-godaan untuk melanjutkan jabatan presiden tiga periode bukan hal baru.
"Ibu Ani juga pernah digoda juga untuk melanjutkan kepemimpinan pak SBY. Artinya dinastinya Yudhoyono itu dilanjutkan dan artinya godaan-godaan itu pasti akan terjadi," ucap Aditya.
Lanjut Aditya, godaan-godaan untuk menjabat sebagai presiden tiga periode merupakan bagian dari tantangan yang terjadi di sebuah negara demokrasi.
![Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Puskapol FISIP Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, dalam diskusi bertajuk 'Fokus 2024: Sukses Pemilu dan Suksesi Kepemimpinan' secara virtual, Rabu (13/4/2022). [Tangkapan Layar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/04/13/33420-pengamat-politik-sekaligus-direktur-eksekutif-puskapol-fisip-ui-aditya-perdana.jpg)
"Kita menghadapi ini lagi gitu ya. Jadi kalau kemarin itu pak SBY itu satu siklus tersendiri selama 10 tahun, pak Jokowi siklus kedua yang sedang terjadi dan digoda lagi gitu ya," tutur Aditya.
Karena itu, Aditya menyebut, sangat penting agar Pemilu tetap dilaksanakan setiap lima tahun sekali sesuai dengan amanat konstitusi.
Baca Juga: 5 Dalih Luhut Berkelit dari Mahasiswa Saat Ditanya Soal Big Data
Sehingga, wacana penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden tiga periode harus diakhiri.
"Sekarang kita bagaimana menjaganya menjaga agar tetap reguler 5 tahunan terus kemudian ada orang-orang baru yang berganti mengisi kepemimpinan nasional. Untuk merespons bagaimana isu penundaan dan juga tiga periode itu untuk kita sudahi," pungkasnya.
