Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Junimart Girsang memberikan tanggapan soal masih adanya pihak-pihak yang menyuarakan ide Presiden Jokowi 3 periode, di antaranya seperti Seknas Jokpro 2024 dan Koalisi Bersama Rakyat atau KOBAR. Junimart menganggap hal tersebut cuma sebatas aspirasi belaka.
Junimart mengatakan, keputusan soal jadwal Pemilu atau ada dan tidaknya amandemen dilakukan semua kembali kepada legislatif atau parlemen.
"Jadi kalau ada suara-suara menyuarakan 3 periode atau berapa periode atau perpanjangan itu aspirasi saja, sah-sah saja itu kembali lagi ke legislatif," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Junimart meyakini jika Jokowi sebagai kepala negara tidak akan terpengaruh terhadap pihak-pihak yang masih coba mengusulkan perpanjangan masa jabatan hingga 3 periode.
"Enggak ada pengaruh, saya pikir mengenai penegasan presiden. Sudah jelas kami putuskan 14 Februari itu Pemilu (2024) dan November pemilu serentak. Itu enggak bisa dibantah lagi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Politisi PDIP itu meminta jika ada pihak-pihak masih ada menyuarakan ide Jokowi 3 periode, maka dibiarkan saja.
"Ya biarkan saja itu hanya aspirasi," tuturnya.
![Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/4/2022). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/04/11/51732-massa-mahasiswa-geruduk-gedung-dpr-ri.jpg)
Ngotot Kampanye 3 Periode
Diketahui, gelombang protes terkait penolakan terhadap ide perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus disuarakan, baru-baru ini dilakukan oleh mahasiswa lewat aksi unjuk rasa 11 April 2022. Kendati begitu, Koalisi Bersama Rakyat atau KOBAR mengaku akan tetap menyampaikan aspirasi Jokowi 3 periode.
Baca Juga: Bicara soal Nonton Video Porno, Ganjar Pranowo Blak-blakan: Saya Juga Suka, Salahnya Dimana?
Sahat Sinurat, Deklarator Nasional KOBAR, mengatakan, bahwa ide Jokowi 3 periode menjadi urusannya dengan MPR RI. Menurutnya, pemerintah dipersilakan fokus menjalankan kebijakan atau programnya hingga 2024.
