Infografis
Suara.com - Sekjen Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024 (Seknas Jokpro), Timoty Ivan Triyono, mengatakan pihak akan tetap mendorong Joko Widodo atau Jokowi bisa menjabat 3 periode berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Pernyataan Timoty menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang memastikan Pemilu tetap akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Jokowi saat itu meminta segala pihak tidak memunculkan spekulasi perpanjangan jabatan kepemimpinannya.
Terlebih beberapa hari yang lalu sejumlah elemen mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa yang salah satu poin tuntutannya adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
"Terkait dengan presiden 3 periode tentu Jokpro akan terus mendorong ya Jokowi berpasangan dengan Prabowo Subianto begitu melalui amandemen konstitusi lebih dulu. Jadi Jokpro bisa terwujud kalau amandemen konstitusi," kata Timoty saat dihubungi, Rabu (13/4/2022).
Baca Juga: Senang Bisa Cium Tangan Presiden Jokowi dan Dapat Uang Tunai, Siti: Ini Kesempatan Langka
Meski demikian Timoty mendukung pernyataan Jokowi yang meminta para menterinya berhenti bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu juga Jokpro mendukung Jokowi telah memastikan Pemilu tetap digelar 2024.
"Sejak awal memang Jokpro tidak pernah mempermasalahkan tanggal pelaksanaan pemilu 2024 sepanjang itu masih dilakukan di tahun 2024 dan sesuai dengan perundang-undangan yautu setiap lima tahun sekali. Jokpro sendiri menolak penundaan pemilu karena menurut kami tidak ada cantolan atau dasar hukumnya," tuturnya.
Menurut Timoty dalam waktu dekat bahkan Jokpro akan melakukan deklarasi secara nasional. Usai melakukan hal itu, hasilnya akan dibawa ke MPR RI agar dijadikan pertimbangan melakukan amandemen UUD 1945 ubah aturan pembatasan masa jabatan presiden.
"Dalam waktu dekat tentu kami akan melakukan deklarasi nasional dan keesokan harinya kami akan membawa kepada pimpinan MPR supaya MPR dapat mempertimbangkan oh ini loh ada aspirasi besar masyarakat aspirasi masyarakat Indonesia yang pengen pak Jokowi 3 periode jadi tolong dipertimbangkan melalui amandemen konstitusi," tuturnya.
Kendati tetap mendorong 3 periode, Timoty mengklaim, keinginan tersebut bukan datang dari Jokowi secara pribadi.
"Nah ini jangan disalahartikan bolanya ada di pak Jokowi. Bolanya bukan di pak Jokowi. Bukan pak Jokowi juga yang menginginkan tiga periode tetapi elemen masyarakat khususnya Jokpro yang sejak Juni 2021 sudah menyuarakan atau mensosialisasikan gagasan Jokowi 3 periode," tandasnya.
Pernyataan Jokowi
Diketahui, Presiden Jokowi memastikan Pemilu tetap akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Ia meminta segala pihak tidak memunculkan spekulasi perpanjangan jabatan kepemimpinannya.
Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang persiapan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu (10/4/2022).
Dalam arahan tersebut, Jokowi meminta jajarannya menyampaikan kepada publik jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan. Tujuannya, agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat.
"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," ujarnya.
"Karena jelas, bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya," tambahnya menjelaskan.
Menurut Jokowi, tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
