Infografis
Suara.com - Sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Maruf Amin sedang disorot karena lebih sibuk menggelindingkan isu perpanjangan masa jabatan Jokowi tiga periode. Terkait hal itu, cerita lengsernya pemerintahan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto pun dikait-kaitkan dengan ulah para pembantu Jokowi yang gencar menggaungkan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Kritik itu disampaikan Ketua DPP PDI-Perjuangan atau PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun. Awalnya, Komarudin mengingatkan agar para menteri atau pembantu presiden tidak menunggangi agenda nasional demi kepentingan pribadi.
"Jadi itu yang saya bilang, menteri-menteri ini jangan punya agenda-agenda pribadi lalu ikut dibonceng-bonceng ini agenda nasional," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022) kemarin.
Dia mangatakan, agar menteri-menteri kabinet Jokowi-Maruf itu tetap fokus bekerja ketimbang memikirkan atau melakukan hal-hal yang lain di luar kewanangannya sebagai pembantu kepala negara.
Baca Juga: Kinerja Menteri Jokowi Disorot, Sudah Saatnya Lakukan Reshuffle Kabinet?
![Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai PDIP, Komarudin Watubun [KabarPapua.co]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/10/12/25650-komarudin-watubun.jpg)
"Menteri-menteri teknis ini.harusnya serius bantu presiden supaya tidak terjadi seperti saat ini urusan minyak goreng saja jadi masalah serius harus presiden yang turun tangan, untuk apa ada menteri?" katanya.
Menteri-menteri di Kabinet juga diminta agar tidak hanya sekedar membuat presiden senang. Menurutnya, cukup sudah Presiden Suharto dikorbankan oleh Harmoko.
"Cukup sudah Pak Harto dulu dikorbankan oleh pak Harmoko. Cukup sudah sampai di situ, keledai sekalipun tidak mau jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya apalagi manusia yang berakal katanya lebih mulia," tuturnya.
"Pak Harto dulu perjalanannya sudah bagus. Tetapi Harmoko yang mendorong terus pak Harto sampai kemudian semua jasa pak Harto itu berakhir dengan demo besar 1998 yang medesak pak Harto mundur dari jabatan Presiden."
