Soroti Soal BLT Minyak Goreng, Legislator DPR RI: Ini Sebenarnya Teguran Buat Menperin!

Bangun Santoso Suara.Com
Rabu, 13 April 2022 | 10:06 WIB
Soroti Soal BLT Minyak Goreng, Legislator DPR RI: Ini Sebenarnya Teguran Buat Menperin!
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Dok: DPR)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan, bahwa program bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng di tengah masyarakat sebenarnya dapat dimaknai sebagai bentuk teguran.

"Program BLT ini dapat dibaca sebagai teguran kepada Menperin, yang sampai hari ini, hampir satu bulan, belum mampu menurunkan harga minyak goreng sawit (MGS) curah seharga HET sebesar Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kg," kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Menurut Mulyanto, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS nasional) harga rata-rata MGS curah masih bertengger di sekitar angka Rp 19.950 per kilogram.

Menurut dia, bila saja harga MGS curah sudah mencapai HET, tentu Pemerintah tidak harus bersusah-payah mengucurkan program BLT minyak goreng tersebut.

Ia berpendapat bahwa selama harga MGS curah ini masih di atas HET, sebenarnya BLT tersebut lebih dinikmati oleh pengusaha MGS ketimbang rakyat kecil karena dalam praktiknya, selisih antara harga jual dengan HET MGS tersebut langsung ditutup oleh dana BLT tersebut.

"Uang yang diterima rakyat kecil dari BLT ini sebenarnya cuma numpang lewat saja. Untuk selanjutnya uang tersebut masuk ke kantong pengusaha MGS," paparnya sebagaimana dilansir Antara.

Untuk itu, Mulyanto mendesak agar Menperin serius menyelesaikan tata niaga MGS curah ini agar harganya segera mencapai HET, serta jangan mengandalkan pendekatan BLT yang bersifat jangka pendek.

Dengan kata lain, ujar dia, pemerintah secara struktural harus mampu mengendalikan harga MGS curah sehingga tidak kalah dan jangan mau dipermainkan oleh kalangan pengusaha nakal.

Ia menyatakan, akar masalah saat ini adalah tata kelola minyak goreng sawit (MGS) yang oligopolistik sehingga pasokan dan harganya dikuasai oleh segelintir pengusaha.

Baca Juga: Mekanisme Penyaluran BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu, Cair April 2022 Lewat Kantor Pos

Pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (BT-PKLWN) kepada 356.825 penerima melalui TNI dan Polri sejak 15 Maret 2022 hingga 8 April 2022.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI