Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan, Komarudin Watubun mewanti-wanti agar pernyataan tegas Presiden Joko Widodo memastikan Pemilu tetap digelar 14 Februari 2024 harus benar-benar dijalankan oleh semua pihak.
Dia menyinggung pemerintah, pernyataan berhenti mewacanakan jabatan Presiden tiga periode jangan hanya jadi 'omongan kosong' belaka di hadapan publik, tetapi di belakang tetap bermanuver untuk meneruskan agenda politik tersebut.
"Saya pikir badut-badut politik banyak memanfaatkan isu tiga periode untuk kepentingan pribadi," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Badut politik dimaksud Komarudin adalah menteri-menteri atau pembantu presiden yang kerap bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Menurutnya, para menteri tersebut coba memanfaatkan isu kondisi ekonomi.
"Kelompok mereka seperti menteri-menteri yang sebenarnya tidak punya kewenangan untuk bicara urusan ini tetapi ikut bicara itu kan ngawur, badut-badut politik itu. Mereka ini bonceng isu krisis ekonomi nasional Covid-19 dan sebagainya lalu mengusulkan 3 periode dan sebagainya," ujar dia.
Lebih lanjut, Komarudin mengatakan, para menteri-menteri tersebut coba memakai kedok seolah-olah tetap mengurus negara, akan tetapi punya kepentingan pribadi.
"Cek menteri-menteri itu satu-satu gimana capaian target tugas kerja yang berikan oleh Presiden kepada mereka. Menteri yang ngomong-ngomong ini punya prestasinya apa-apa saja? Tugas-tugas yang di presiden kepada mereka itu. Jangan hanya di depan saja, padahal saya lihat hasil audit BPK banyak juga menteri-menteri itu gagal mencapai tareget kok, jangan hanya menang publikasi saja," tegasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi memastikan Pemilu tetap akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Ia meminta segala pihak tidak memunculkan spekulasi perpanjangan jabatan kepemimpinannya.
Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin rapat terbatas yang membahas tentang persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu (10/4).
Dalam arahan tersebut, Jokowi meminta jajarannya menyampaikan kepada publik jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan. Tujuannya, agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat.
