Infografis
Suara.com - Peristiwa pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, terjadi di tengah aksi 11 April di depan gedung DPR/MPR pada Senin (11/4/2022).
Ade yang hadir di tengah aksi tersebut lantas dipukuli oleh sejumlah orang. Padahal ia mengaku keberadaannya di lokasi adalah bentuk dukungan pada aksi tersebut.
Hingga kini belum jelas motif dari pengeroyokan tersebut. Namun bisa diduga hal itu terjadi karena Ade Armando kerap melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial, yang menyerempet pilihan politik ataupun mengenai pemahaman agama.
Ade Armando yang juga seorang pegiat media sosial juga kerap dianggap buzzer, karena argument-argumennya seringkali dianggap membela pemerintah dan menyudutkan pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
Baca Juga: Pelaku Pengeroyok Ade Armando Dipastikan Bukan Mahasiswa, Polisi Masih Dalami Motifnya
Namun tak semua pernyataan Ade Armando sejalan dengan pemerintah. Beberapa kali ia malah berbalik dan mengkritik sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Apa saja kritik yang pernah dilontarkan Ade Armando kepada pemerintahan Joko Widodo? Berikut ulasannya.
1. Mengkritik kebijakan PPKM
Kritik tersebut dilakukan Ade Armando setelah pemerintah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pertengahan 2021 lalu.
Ia menilai, kebijakan PPKM tidak efektif dan berpotensi merugikan masyarakat kecil. Secara khusus ia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan PPKM.
Baca Juga: Ultimatum Empat Buronan Pengeroyok Ade Armando, Polda Metro: Segera Serahkan Diri
Hal tersebut ia sampaikan langsung melalui akun twitternya @AdeArmando1, pada Sabtu, 17 Juli 2021.
“Pak Jokowi, mohon hentikanlah PPKM ini. Rakyat menderita. Kalau saya sih bisa kerja di rumah. Rakyat tidak bisa. Mereka hanya bisa hidup kalau boleh keluar rumah,” cuitnya saat itu.
2. Kritik Jokowi hadi di Pernikahan Atta dan Aurel
Ade Armando juga pernah melancarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo, ketika orang nomor satu di Indonesia tersebut memutuskan hadir di pernikahan selebriti Atta Halilintas dan Aurel Hermansyah, awal April 2021 lalu.
Ade Armando menilai, kehadiran pejabat Negara, termasuk presiden, dalam acara tersebut tidak tepat. Selain tidak sensitif terhadap kondisi pandemi Covid-19, juga bisa memicu kesenjangan sosial, karena Atta Halilintar kerap memamerkan harta kekayaannya di media sosial.
"Saya Jokowers banget, saya pencinta Jokowi. Tapi kali ini pilihan Jokowi untuk datang ke pernikahan Atta itu salah menurut saya," ujar Ade Armando di kanal YouTube Deddy Corbuzier.
3. Menolak Rektor UI rangkap jabatan
Pada pertangahan 2021 lalu, Presiden Jokowi menandatangani pembaruan dari PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).
Salah satu aturan yang menjadi sorotan dalam aturan tersebut adalah diperbolehkannya Rektor UI untuk merangkap jabatan.
Hal ini lalu ditentang keras oleh Ade Armando, yang juga merupakan bagian dari UI, karena ia tercatat sebagai salah satu dosen disana.
Melalui akun twitternya pada Juli 2021, ia meminta sebaiknya aturan tersebut dicabut.
“RALAT: ternyata PP mengizinkan jabatan rangkap rektor dengan KOMISARIS BUMN, bukan DIREKSI BUMN. Tapi ya tetap bermasalah dan sebaiknya dicabut,” katanya lewat akun Twitternya, Rabu (21/7/2021).
Sebelumnya, Rektor UI, Ari Kuncoro mendapatkan sorotan publik, setelah dirinya melakukan rangkap jabatan. Selain menjadi rektor, ia juga sekaligus menjadi Komisaris Utama PT bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
