Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dengan tema 'Spending Better: Mewujudkan Ketahanan Fiskal.'
Dalam pembukaan acara tersebut pada Selasa (12/4/2022), Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Hadiyanto mengatakan, Rakornas ini merupakan forum penting untuk memperkuat koordinasi dan penyamaan persepsi sehingga mampu memastikan belanja pemerintah yang semakin berkualitas, sebagai penggerak perekonomian nasional dan pencapaian target-target pembangunan.
Spending better, ungkap Hadiyanto, dilakukan melalui pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal APBN yang sehat dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
APBN yang sehat merupakan fondasi untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. APBN yang sehat dan berkelanjutan akan terus diperkuat melalui penerimaan negara yang optimal, belanja negara yang berkualitas dan akuntabel, serta pengelolaan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.
Baca Juga: 14 Aturan Pajak Baru Kemenkeu, Kripto Ikut Dikenakan PPN dan PPh
“APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan impactful bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi di masa pandemi dan kondisi perekonomian saat ini, APBN berperan sangat vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan, dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi countercyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal,” terang Hadiyanto.
Pada kesempatan itu, Hadiyanto menambahkan bahwa kinerja bagus APBN pada tahun 2021 ditunjukkan melalui program perlindungan sosial yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya yaitu dari 10,9 persen menjadi single digit di September 2021 sebesar 9,71 persen.
Selain itu, kinerja APBN untuk peningkatan vaksinasi dan pelayanan publik di masa pandemi telah mendorong pertumbuhan konsumsi Pemerintah sebesar 5,25 persen year-on-year di triwulan IV 2021.
“Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas layanan dan kemudahan pencairan dana APBN dalam mendukung percepatan realisasi APBN terutama program PC-PEN melalui modernisasi, digital payment, dan simplifikasi pelaksanaan anggaran.
"Selain itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola keuangan pada satuan kerja K/L telah dibentuk jabatan fungsional bidang perbendaharaan yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak implementasi belanja yang berkualitas dan juga akuntabel,” kata Hadiyanto.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut APBN akan Merumuskan Langkah-langkah Pengamanan Tekanan Global
