Infografis
Suara.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Pusat Tumpal Panggabean memberikan tanggapan mengenai aksi demo soal penolakan penundaan pemilu dan presiden 3 periode.
Ia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi para menterinya terkait isu yang menghebohkan publik.
Pasalnya, isu penundaan pemilu atau presiden 3 periode tersebut muncul dari menteri Jokowi.
Menteri-menteri Jokowi tersebut seakan memancing soal isu perpanjangan tiga periode.
Baca Juga: Tes Psikologi: Lihat Gambar dan Tebak Sifat Aslimu
Oleh karena itu, Tumpal mendesak Jokowi untuk memberikan sanksi kepada 'pelopor' isu tersebut.
"Presiden Jokowi harus memberi sanksi yang membuat keonaran, menteri-menteri yang memancing soal perpanjangan tiga periode," kata Tumpal, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (12/4/2022).
Tak hanya itu, Tumpal juga meminta agar Jokowi mengevaluasi Luhut.
"Presiden juga harus mengevaluasi Luhut yang menyebut mempunyai big data rakyat Indonesia yang menginginkan tiga periode," imbuhnya.
Pasalnya, Tumpal menyebut aksi demo yang dilakukan mahasiswa merupakan representasi keresahan masyarakat.
Tuntutan dari mahasiswa tersebut harusnya direspon oleh pemerintah.
"Terkait demo hari ini adik-adik mahasiswa adalah sesuatu yang sangat wajar karena memang keresahan mahasiswa itu adalah keresahan masyarakat. Jadi, pemerintah jangan alergi terhadap aksi hari ini, pemerintah justru harus meresponsnya dengan mengevaluasi dan menginstropeksi kinerja mereka (menteri-menteri)," jelasnya.
Selain itu, ia meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jajarannya tidak represif dalam melakukan pengamanan aksi.
"Tolonglah pak polisi, Pak Kapolri perintahkan anggotanya jangan represif terhadap adik-adik mahasiswa, coba berupaya melakukan upaya persuasif agar tidak terus terjadi benturan antara mahasiswa yang aksi dengan kepolisian," pungkasnya.
