Suara.com - Demonstrasi ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Ternate, Maluku Utara yang tergabung dalam Komite Berjuang Bersama Rakyat berujung ricuh, Senin (11/4/2022). Kericuhan itu terjadi karena massa menolak kehadiran Sekretaris Kota Ternate Jusuf Sunya untuk menemui massa aksi.
Demo ricuh itu berawal dari perwakilan mahasiswa menemui Pemkot Ternate yang difasilitasi Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit untuk menemui massa aksi di depan Kantor Wali Kota Ternate yang diwakili Sekkot Ternate.
Akan tetapi, kehadiran Sekkot Ternate mendapat penolakan dan terjadilah aksi saling dorong antara aparat keamanan dengan mahasiswa dan mengakibatkan pagar kantor Wali Kota Ternate rusak.
Sekkot Jusuf Sunya ketika dihubungi menyatakan mewakili Pemkot Ternate akan terima seluruh tuntutan mahasiswa dan menyampaikan ke pemerintah pusat.
"Memang, saat pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, membuat kondisi ekonomi lesu dan masyarakat terkena dampaknya, sehingga Pemkot Ternate mendukung aksi mahasiswa untuk menyampaikan ke pemerintah pusat," ujarnya.
Selain itu, terkait isu politik masa jabatan presiden tiga periode sudah dibantah pemerintah pusat.
"Saya mengajak mahasiswa mari sampaikan aspirasi, jangan anarkis dan ciptakan rasa kondusif. Karena saat ini fokus Pemkot Ternate bagaimana upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya bersama Satgas Pangan akan menindak perusahaan nakal yang mencoba-coba menjual minyak goreng dengan harga tinggi," tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator Aksi Komite BBM Maluku Utara, Aldian Haris merasa aneh jika pemerintah kota Ternate mengaku tidak berwenang mengintervensi harga di tingkat pengecer.
"Mahalnya harga sembako dll, butuh kerja sama untuk menyuarakan, rakyat pekerja, supir angkot, nelayan ibu-ibu pedagang kaki lima akibat kebijakan yang tidak ada adil," kata Aldian.
Baca Juga: Ikut Demo Mahasiswa Geruduk DPR, Emak-emak Berjaket IB HRS: Turunin Harga Minyak Goreng Dong
Sementara itu, Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit menyatakan untuk personel yang diterjunkan ini akan melakukan pengamanan terpusat di objek vital nasional seperti bandara, Pertamina, SPBU, serta kantor-kantor pemerintahan.