Suara.com - Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu memberikan sindiran pedas kepada salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Masinton memberikan tanggapannya terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut? Dimana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?" kata Masinton, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Senin (11/4/2022).
Masinton secara terang-terangan bahwa wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan ide dari Jokowi.
Baca Juga: Luhut Dijuluki 'Prime Minister', PPP: Karena Suka Bicara di Luar Konteks Tupoksi
Ia mengungkapkan, ide tersebut datang dari seorang menko yang tidak memiliki kewenangan di bidang politik.
Tak hanya itu, Masinton juga menginginkan agar menko tersebut mengundurkan diri dari jabatannya.
Pasalnya, Jokowi telah menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu tidak akan ditunda.
Lebih lanjut, Masinton menyinggung soal 'big data' yang diklaim oleh menko tersebut. Menurutnya, klaim big data tersebut hanyalah hoaks.
"Ketika presiden secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya, seharusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia," ungkapnya.
Baca Juga: 4 Nasihat Menohok Cak Nun saat Ceramah di Acara Buka Bersama PDIP, Jleb Banget!
Sementara itu, terkait demo BEM SI pada 11 April 2022, ia menyebut hal tersebut merupakan sebuah upaya demokrasi.
"Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis," ujarnya.
Sindiran tersebut diduga ditujukan untuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Pasalnya, Luhut Binsar Pandjiatan pernah menyuarakan sal perpanjangan masa jabatan presiden.