Infografis
Suara.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengkritik tajam Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang baru-baru ini mendapatkan julukan "prime minister".
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Baidowi mengatakan hal itu bisa saja benar. Pasalnya, Luhut yang menjabat sebagai menteri terus dipercaya mengemban sejumlah tugas di luar bidangnya.
Hal itu dinilai Baidowi membuat sosok Luhut terkesan memiliki kekuatan yang lebih ketimbang menteri lainnya. Karena itu, tak heran jika Luhut sampai mendapat julukan "perdana menteri".
"Namanya Menko, wah dia dianggap memiliki kekuatan lebih dibanding menteri yang lain, ya dari aspek itu ya bisa saja benar," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Kamis (7/4/2022).
Baca Juga: Dihalangi ke Istana Presiden, Massa Mahasiswa: Jokowi Harus Mundur Sekarang Juga!
Baidowi juga mengkritik Luhut yang kerap dianggap berbicara di luar tupoksinya. Salah satunya terkait big data seputar penundaan pemilu hingga wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode.
"Tetapi apakah kemudian yang menjadikanya dinilai seperti itu, karena mungkin Pak Luhut sering berbicara dianggap di luar konteks tupoksinya," kata Baidowi.
"Sempat bicara tentang big data, tentang penundaan pemilu padahal beliau Menteri Koordinator Maritim dan Investasi," lanjutnya.
Oleh karena itu, Politisi PPP ini menilai orang yang berbicara di luar tupoksinya terkesan memiliki kewenangan lebih.
"Jadi memang kalau orang bicara di luar tupoksinya memang terkesan dilihat memiliki kewenangan yang lebih," tandasnya.
Baca Juga: Di Hadapan Puan Maharani, Cak Nun Blak-blakan: Presiden Sekarang Belum Tepat
Sebelumnya, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut Luhut sebagai prime minister. Menurutnya, prime minister ini adalah menteri utama.
Hal ini berawal saat Bambang Pacul mengomentari arahan Presiden Jokowi yang melarang menterinya berbicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Ia setuju dengan arahan Presiden Jokowi tersebut.
"Itu kan Presiden memperingatkan. Ya boleh-boleh saja, namanya Presiden. 'Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah, nggak usah bicara itu'. Boleh dong," kata Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
"Menteri kan teknis. Apa iya pantes, misalnya saya bikin ekstrem, misalnya seorang menteri, Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kontras. Nggak masuk," katanya lagi.
Bambang lantas meminta para menteri Jokowi sadar posisi. Ia juga menyebut arahan Jokowi sebagai peringatan bagi jajaran menteri.
"Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai Pak Pres sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi," tegur Bambang Pacul.
"Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah," imbuhnya.
