Infografis
Suara.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengkritik tajam Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang baru-baru ini mendapatkan julukan "prime minister".
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Baidowi mengatakan hal itu bisa saja benar. Pasalnya, Luhut yang menjabat sebagai menteri terus dipercaya mengemban sejumlah tugas di luar bidangnya.
Hal itu dinilai Baidowi membuat sosok Luhut terkesan memiliki kekuatan yang lebih ketimbang menteri lainnya. Karena itu, tak heran jika Luhut sampai mendapat julukan "perdana menteri".
"Namanya Menko, wah dia dianggap memiliki kekuatan lebih dibanding menteri yang lain, ya dari aspek itu ya bisa saja benar," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Kamis (7/4/2022).
Baidowi juga mengkritik Luhut yang kerap dianggap berbicara di luar tupoksinya. Salah satunya terkait big data seputar penundaan pemilu hingga wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode.
"Tetapi apakah kemudian yang menjadikanya dinilai seperti itu, karena mungkin Pak Luhut sering berbicara dianggap di luar konteks tupoksinya," kata Baidowi.
"Sempat bicara tentang big data, tentang penundaan pemilu padahal beliau Menteri Koordinator Maritim dan Investasi," lanjutnya.
Oleh karena itu, Politisi PPP ini menilai orang yang berbicara di luar tupoksinya terkesan memiliki kewenangan lebih.
"Jadi memang kalau orang bicara di luar tupoksinya memang terkesan dilihat memiliki kewenangan yang lebih," tandasnya.
Baca Juga: Dihalangi ke Istana Presiden, Massa Mahasiswa: Jokowi Harus Mundur Sekarang Juga!
Sebelumnya, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut Luhut sebagai prime minister. Menurutnya, prime minister ini adalah menteri utama.
